19 TKI Terjebak di Libya

JAKARTA - Bergolaknya situasi di Libya membuat Kemenlu khawatir terhadap WNI di negeri ituDirektur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (WNI dan BHI) Kemenlu Tatang A

BACA JUGA: Dikabarkan Ditangkap, Saif Al-Islam Muncul Ke Publik

Razaq mencatat, dari laporan KBRI Tunis terdapat 19 TKI informasi yang masih ada di Libya

"Mereka adalah pekerja pembantu rumah tangga dan sudah dalam pantauan KBRI Tunis," ucap Tatang

BACA JUGA: Kadhafi Turun, Minyak Juga

Upaya perlindungan terhadap 19 TKI itu dilakukan dengan terus menjalin komunikasi via telepon

Selain itu, Tatang mengatakan jika KBRI Tunis sudah mengirim tim penjemput yang diberangkatkan dari Tunis menuju perbatasan Tunis-Libya di Ras Jedir

BACA JUGA: Assad Yakin Rezimnya Tak akan Tumbang

Sayang, sejak 22 Agustus lalu perbatasan ini ditutup oleh pemerintah LibyaSementara perwakilan RI membuka posko evakuasi di Kota Djerba, sekitar perbatasan Tunisia-Libya"Penjemputan dilakukan di perbatasan," katanya

Penjemputan atau evakuasi ini dijadwalkan setelah hari raya Idul FitriTatang menerangkan, KBRI Tunis terus berkoordinasi dengan pemilik gedung KBRI Tripoli untuk menerima 19 TKI yang akan dievakuasi ituSelanjutnya, pemilik gedung KBRI juga diharapkan bersedia mengirim 19 TKI ini ke perbatasan Tunis-Libya dengan kendaraan dan sopir sewaan.
   
Hasil rekapitulasi dari Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu, sejauh ini sudah ada 926 WNI yang sudah dievakuasi keluar dari LibyaData tersebut sudah termasuk WNI yang dievakuasi sendiri oleh masing-masing perusahaan pengerah TKIDari jumlah itu, evakuasi yang dikoordinir oleh pemerintah Indonesia sebayak 646 orang WNI

Sementara itu, kemarin pemerintah Indonesia merespons soal jatuhnya rezim Kadhafi iniMenteri Luar Negeri Marty MNatalegawa menyatakan, Libya masuk fase peting dan menentukan"Secara khusus, Pemerintah Indonesia telah dan ke depan akan senantiasa memajukan tiga prinsip utama (ke Libya, red)," tulis Marty kemarin (23/8).
    
Ketiga prinsip itu adalah, pertama pemerintah Indonesia berharap penduduk sipil di Libya diberikan perlindungan penuh dan tidak dibiarkan menjadi korbam kekerasan oleh pihak manapun jugaKedua, bahwa situasi di Libya akhirnya hanya dapat diselesaikan melalui proses politik"Dimana dalam proses itu, memberikan kesempatan kepada rakyat Libya untuk menentukan sendiri masa depannya," lanjut Marty.

Prinsip yang ketiga adalah, pemerintah Indonesia mengharapkan masyarakat internasional, dalam hal ini adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)Indonesia berharap, PBB bisa berperan secara lebih aktif dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi perlindungan warga sipil di LibyaSerta digulirkannya proses politik yang menjadi pilihan rakyat Libya.
 
Marty juga menjelaskan, pemerintah Indonesia berharap perkembangan terkini di Linya akan menjadi awal bagi berakhirnya tindak kekerasan terhadap penduduk sipil"Dan digulirkannya proses politik yang memungkinkan seluruh komponen bangsa Libya untuk menentukan masa depannya secara demokratis," masih kata Marty.
 
Pemerintah Indonesia senantiasa menghargai dan mendukung pilihan yang diambil oleh Rakyat LibyaKarena rakyat Libya yang paling mengetahui apa yang terbaik bagi masa depan bangsa dan negaranya.(wan/iro)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Inggris-Jerman Janji Cairkan Aset Libya