jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (GLPGPPPK) Hasna kembali meminta pemerintah untuk konsisten dengan janjinya.
Pemerintah berjanji akan memprioritaskan 193.954 guru lulus PG diangkat PPPK tahun ini.
BACA JUGA: 60 Ribu Guru Lulus PG Belum Bisa Diangkat PPPK, Kemendikbudristek Tawarkan Solusi
Namun, harapan itu tidak bakal terealisasi karena Plt Dirjen Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengungkapkan terdapat 60 ribu guru lulus PG tidak akan terakomodasi dalam seleksi PPPK 2022.
Hal itulah yang membuat para guru lulus PG galau tingkat tinggi. Mereka waswas masuk dalam daftar 60 ribu tersebut.
BACA JUGA: Hari Ini Rakor Persiapan Seleksi PPPK 2022, Guru Honorer Belum Ikut Tes Siap-Siap
Sebab, sampai saat ini rata-rata pemda belum mau membuka data, berapa sebenarnya formasi PPPK 2022 yang sudah ditetapkan MenPAN-RB Azwar Anas.
"Rakor persiapan pengadaan seleksi PPPK 2022 dimulai hari ini. Saya hanya berharap ada kepastian soal anggaran gaji PPPK 2022, jangan seperti PPPK 2021 yang masih banyak yang belum dibayar gajinya," kata Hasna kepada JPNN.com, Kamis (22/9).
BACA JUGA: Teras Narang Sebut RUU Sisdiknas Menjadi Kabar Gembira bagi Guru
Hasna menambahkan 193.954 guru lulus PG diangkat PPPK tahun ini atau tidak, semuanya tergantung anggaran.
Itu sebabnya dia berharap dalam rakor pemerintah pusat dan daerah harus memastikan ketersediaan anggaran itu.
Jangan sampai ketika seleksi PPPK 2022 dibuka, anggaran belum siap sehingga merugikan guru lulus PG.
"Jika rata-rata gaji guru Rp 3 juta kemudian dikalikan 193.954 orang, dikalikan lagi 14 bulan, berapa fulus tuh yang harus dikeluarkan. Apa enggak panik pemerintah," tuturnya.
Lebih lanjut dikatakan regulasi PPPK 2022 semua sudah siap. Mulai dari PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2022, petunjuk teknis (juknis) sudah ada dan tinggal menunggu pengumuman resmi dibukanya akun SSCASN BKN.
Hasna berharap pelaksanaan rakor persiapan pengadaan PPPK 2022 yang dimulai 22 - 28 September mendatang, sudah dihasilkan kesepakatan soal kuota dan anggaran. Ini agar saat pengangkatan dimulai, tidak ada lagi jadwal yang molor karena anggarannya belum siap.
"Teman-teman guru mohon doanya semoga semuanya lancar jaya seperti permintaan kami kepada pemerintah, ada SK ada gaji. Jangan sampai ada SK, gaji di-PHP lagi," pungkas Hasna. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad