jpnn.com, JAKARTA - Di era pemerintahan Joko Widodo, sudah dua kali jabatan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diganti.
Namun, masalah masalah honorer K2 (kategori dua) belum juga tuntas. Hal ini menimbulkan tanya bagi sebagian besar honorer K2.
BACA JUGA: Anggota DPR Minta Menteri Asman Segera Bahas Revisi UU ASN
"Menterinya sudah berapa kali diganti di era Pak Jokowi, tapi kenyataannya sama juga engga ada hasil. Menurut saya bukan salah di menterinya," ujar Alidar, honorer K2 dari Aceh kepada JPNN.com, Sabtu (5/5).
Dia menyebutkan, seluruh honorer K2 sudah dibodohin oleh pemerintah. Honorer selalu diberikan harapan palsu.
BACA JUGA: Honorer K2: Baru jadi Menteri kok Sombong Amat
"Jangan-jangan Pak Jokowi yang enggak mau. Menteri-menterikan ikut arahan komandannya," ucapnya.
Dia menambahkan, semua tergantung Jokowi selaku penguasa sekarang. Presiden harusnya tegas karena ini menyangkut nasib orang banyak
BACA JUGA: Instruksi Pimpinan Honorer K2: Adang Menteri Asman di Daerah
"Kok presiden diam aja. Surat presiden (Surpres) sekali sudah turun, tapi kok dibiarkan menterinya kelakuannya kayak gitu. Apa presiden tidak terasa saat K2 demo. Kenapa dia enggak ganti saja menterinya kalau dinilai tidak bisa membatu dia dalam pekerjaan," bebernya.
Sementara Koordinator Wilayah (Korwil) Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Aceh Taufik Yahya mengatakan, masa pemerintahan Jokowi sebentar lagi habis. Apalagi yang ditunggu untuk mengangkat K2 menjadi CPNS.
"Apakah harus menunggu Pak Jokowi terpilih jadi presiden lagi tapi jaminannya apa. Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) saja belum dibahas lagi," sergahnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Honorer K2: Kami Bukan Budak, Layak Jadi CPNS
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad