Penerbitan surat utang menjadi penyumbang terbesar utang, yakni mencapai Rp 120 triliun
BACA JUGA: Sistem Online, PLN Luncurkan e-Proc LPSE-PLN
Sedangkan jumlah outstanding surat utang pemerintah diperkirakan mencapai Rp 1.197,1 triliunBACA JUGA: Financial Inclusion Biayai Usaha Mikro
Artinya, pemanfaatan dana justru semakin produktif bagi perekonomian nasional."Bagaimanapun kondisinya, kita masih membutuhkan utang
BACA JUGA: Pemerintah Berniat Kurangi Dominasi Asing di SBN
Syaratnya tingkat suku bunga rendah atau memiliki tenor yang panjang,’’ kata Direktur Pengelolaan Utang Kementreian Keuangan, Rahmat Waluyanto kepada wartawan di Jakarta, Minggu (21/11).Rahmat mengatakan, setiap pinjaman yang dilakukan pemerintah Indonesia, tidak dilakukan atas dasar kepentingan sesaat apalagi kepentingan yang membawa agenda politik tertentuPinjaman dalam dan luar negeri, murni dilakukan atas dasar kebutuhan pembiayaan negara yang tidak bisa menutup defisit hanya dari mengandalkan APBN saja.
‘’Multilateral pinjaman dalam bentuk apapun tidak boleh ada yang berkaitan dengan agenda politik Kita tetap menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar internasional, karena kebutuhan pinjaman dari utang masih sangat besar dan masih menjadi bagian dari cadangan devisa pemerintah,’’ kata Rahmat.(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Segera Launching KUR TKI
Redaktur : Tim Redaksi