2011, Kemenakertrans Terima Rp 4,128 Triliun

JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar, mengungkapkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, Kemenakertrans pada tahun 2011 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 4,128 triliunJumlah tersebut tercatat naik sebesar Rp 1,005 triliun dibandingkan pagu anggaran pada tahun 2010 lalu yang sebesar Rp 3,122 triliun.

Muhaimin menjelaskan, jumlah pagu anggaran tersebut dibagi ke dalam beberapa unit satuan kerja (satker)

BACA JUGA: Dinilai Berkinerja Baik, Enam Kontraktor PLN Dapat Penghargaan

Antara lain katanya, dijadikan anggaran pusat sebesar Rp 2,619 triliun, untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kemenakertrans di pusat melalui 72 satker"Sedangkan sisanya, dialokasikan melalui dekonsentrasi sebesar Rp 222,1 miliar melalui 33 satker di seluruh provinsi Indonesia, dan Rp 1,509 triliun pada 594 satker di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia," terang Muhaimin, dalam acara penyerahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Pemantapan Program tahun 2011, di Kantor Kemenakertrans, Kalibata, Jakarta, Rabu (5/1).

Lebih jauh, Muhaimin menerangkan bahwa sesuai amanat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pihak Kemenakertrans telah melakukan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Rabu (29/12) lalu

BACA JUGA: 2011, Indonesia Timur Bertambah Daya 350 MW

"Hal ini dimaksudkan agar seluruh satuan kerja dapat segera melaksanakan kegiatan, sehingga mempercepat realisasi program pembangunan secara tepat waktu dan selesai menyeluruh dan sempurna, pada akhir tahun anggaran 2011," katanya.

Muhaimin pun menambahkan, dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, diperlukan pengelolaan yang baik, demi terwujudnya good governance, yang diimplementasikan melalui akuntabilitas, berorientasi pada hasil, dikelola secara professional, efisien dan efektivitas, proporsional dan transparan"Salah satu bukti konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan sesuai standar akuntansi pemerintah," tukasnya.

Dalam kesempatan ini, Muhaimin juga berharap agar kepala dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, dapat meyakinkan kepala pemerintahan daerah dan DPRD agar memberikan perhatian yang lebih dan prioritas bagi pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di daerah-daerah

BACA JUGA: Kredit Perbankan Semakin Berkembang

"Perhatian pemerintah daerah dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai sasaran akhir pembangunan Indonesia," jelasnya pula.

Sedangkan bagi aparat (pemerintah) pusat, Muhaimin mengimbau agar senantiasa memberikan bimbingan teknis dan petunjuk pelaksaaan kepada aparat di daerahSelain itu katanya, dibutuhkan pula upaya monitoring dan evaluasi, serta menemukan solusi pemecahan masalah secara komprehensif(cha/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Seiring Pemulihan Ekonomi Global, Pasar Keuangan Membaik