JAKARTA – Masyarakat Standarisasi Nasional (Mastan) mengatakan penggunaan Standariasasi Nasional Indonesia (SNI) di dunia industri masih rendahDari 8.000 SNI yang sudah disahkan, baru 20 persen yang digunakan
BACA JUGA: 22 Cekungan Migas Belum Tereksplorasi
Padahal, pada 2015 ditarget lebih dari 50 persen industri sudah menggunakan label SNIWakil Ketua Mastan Syamsir Abduh mengatakan, minimnya penggunaan SNI tersebut karena adanya ketidakpercayaan dunia industri terhadap standar yang sudah dibuat
BACA JUGA: Saham KRAS Laku Keras
"Dari segi penerapan, Indonesia jauh tertinggal dari negara lainBACA JUGA: Semen Gresik Raih SNI Award 2010
Dari 8 ribu SNI yang disahkan, baru 20 persen yang diterapkan," kata Syamsir, di Jakarta, Kamis (11/11).Dosen teknik elektro Universitas Trisakti itu juga mengatakan, minimnya penerapan SNI ini salah satunya disebabkan ketidakpercayaan terhadap SNIAlasannya, dunia Industri dan masyarakat tidak dilibatkan dalam penentuan SNI.
"Persoalan pertama karena tidak bertemunya sisi permintaan dan penawaranPermintaan dari dunia industri tidak sesuai dengan penawaran yang dibuatKarena tidak terlibat, awareness (penghargaan) rendahMakanya baru dilaksanakan 20 persenKita akan mengubah paradigma ini," ujarnya.
Lebih lanjut Syamsir mengatakan, ke depan penentuan dan penetapan SNI seharusnya melibatkan masyarakatSetelah dibuat standarnya oleh tim dari Badan Standarisasi Nasional (BSN), usulan tersebut dilempar ke masyarakat untuk mendapatkan masukanMasyarakat ini terdiri dari akademisi dan ahliAkan ada voting dalan penetuan SNI.
Disamping itu, kata Syamsir, pengembangan keahlian SNI difokuskan kepada potensi masing-masing daerahLangkahnya, akan dibuat semacam sistem zoning (zona), sehingga SNI setiap daerah berbedaDengan perubahan yang dilakukan, diharapkan penerapan SNI bisa meningkat 30 persen menjadi 50 persen pada 2015.
"Ada zoning, misalnya dari Sumatera Selatan membuat SNI KakaoKalau di satu daerah produk unggulannya kakao, maka akan kami kembangkan mulai dari standarisasi penanaman hingga pemasarannyaKita juga sudah melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah,” urainya.
Selain melibatkan pemerintah daerah, kata Syamsir, pihaknya juga melmbuat kerjasama dengan 22 perguruan tinggi negeri dan swastaMisalnya, dengan Universitas Sriwijaya, Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Dipoenogoro (Undip), Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, dan Trisakti
“Perguruan tinggi ini bisa membantu dalam hal mengembangkan standarMereka akan diajarkan dalam mata kuliah dan masuk kurikulumSetelah menjadi pemimpin, mereka bisa menerapkan standar yang didapatkan di bangku kualiah,” katanya.(cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PLN Turunkan Pasukan Berani Mati
Redaktur : Tim Redaksi