jpnn.com - SIMALUNGUN – Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Simalungun mendorong penghapusan anggaran Rp 96 miliar untuk gaji ribuan honorer dari Rancangan APBD 2016.
Menyikapi hal tersebut, beberapa honorer di jajaran Dinas Pendidikan Simalungun berharap DPRD Simalungun jangan serta merta mencoret anggaran untuk honorer. Pasalnya, tenaga ribuan guru honorer di Simalungun sangat dibutuhkan di sekolah negeri, terutama sekolah dasar (SD).
BACA JUGA: Dana Tak Cair, 11 Sekolah Ngutang
"Banyak SD yang kekurangan guru, bahkan banyak SD yang hanya diasuh dua-tiga guru PNS. Sementara ada enam ruang kelas yang harus diajar, untuk kelas 1-6," kata Boru Sinaga, salah seorang guru honorer SD di Kecamatan Panei.
Dijelaskan, walau honorer mengajar di SD tidak mencukupi, namun mereka tetap bertahan karena sudah bercita-cita sejak awal ingin mengabdikan ilmu jadi guru.
BACA JUGA: 43 Perguruan Tinggi Konflik Internal
Hal senada disampaikan Boru Saragih, honorer guru SD di Kecamatan Raya. Menurutnya, menghapus gaji untuk honorer akan mengancam keberadaan mereka. Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD Simalungun juga harus mempertimbangkan kerja keras para honorer selama ini.
"Mau dikemanakan kami guru honorer ini? Lalu solusi kekurangan guru yang ada selama ini, DPRD mau buat apa? Mereka mau mengajar dengan gaji Rp1,5 juta itu. Memang mereka itu berapa orang? Sementara guru yang kurang mencapai ribuan di SD di Simalungun. Belum lagi yang di SMP dan SMA sederajat," katanya.
BACA JUGA: Kemenristek Dikti Klaim Banyak Lampaui Target
Dijelaskan, kenaikan honor menjadi Rp1,5 juta mereka terima satu tahun terakhir. Sementara tahun sebelumnya hanya Rp1 juta.
"Kami berharap DPRD tidak bermain-main dengan masa depan anak-anak di Simalungun. Jika gaji untuk honorer dihapus, pendidikan di Simalungun terancam," katanya. (TH/esa/ara/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hayo Siapa Mau? Kampus-kampus Ternama Ini Sedang Butuh Banyak Dosen
Redaktur : Tim Redaksi