jpnn.com, MAKASSAR - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menugaskan jajarannya di Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung KLHK untuk melakukan corrective action di daerah aliran sungai (DAS) di seluruh Indonesia.
Terutama di wilayah 15 DAS prioritas dan 65 DAM yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan menteri Siti saat memimpin Rapat Koordinasi RHL dan Penanggulangan Banjir Tanah Longsor di Provinsi Sulawesi Selatan bersama BPDAS dan UPT sejumlah wilayah.
BACA JUGA: Geliat Muara Gembong di Area Hutan Sosial
"Tahun lalu bapak presiden beri arahan kepada saya untuk DAS. Harus ada langkah-langkah penyelamatan DAS yang lebih besar secara kelembagaan," tutur Menteri Siti.
Dalam hal ini, pengelolaan kelestarian DAS tidak dilihat hanya dari satu faktor melalui penanaman pohon semata yang dilakukan jajaran Ditjen PDASHL.
BACA JUGA: Naik Heli Tembus Hujan Deras, Jokowi Ikut Panen Raya Udang di Muara Gembong
Tapi juga kerja sama semua jajaran dari PSKL dan UPT di wilayah DAS untuk mengajak masyarakat secara kelembagaan menjaga wilayah sungai.
"Secara teknis dikontrol lagi. Keterpaduan antara menanam dan pengelolaan konservasi tanah dan air. Semua stakeholder harus bersatu. Tidak bisa hanya PDASHL saja," tegas Menteri Siti.
BACA JUGA: Legalitas Kayu Sangat Penting Bagi Kedaulatan Indonesia
Kerusakan wilayah DAS juga dipengaruhi salah satunya adalah tata ruang yang dijalankan di wilayah setempat.
Oleh karena itu, Menteri Siti meminta jajarannya agar turut berdiskusi dengan pemda terkait tata ruang di wilayah sekitar DAS.
Terutama di daerah hulu DAS yang harus dilindungi dan direhabilitasi. Menurutnya, pengaturan tata ruang juga penting untuk mencegah terjadinya longsor dan banjir di sekitat wilayah DAS.
"Setiap ada lahan, pasti kita lihat nanti ada orang jualan makanan, minuman, lalu tiba-tiba sudah ada bangunan, tiba-tiba ada salon. Jadi harus juga berkoordinasi dengan pemda. Langkah dan arahan Presiden Jokowi ini harus kita jalankan betul, karena beliau sendiri juga blusukan dan tahu betul soal DAS," tegas Menteri Siti.
Menteri Siti meminta jajarannya memperluas wilayah rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).
"Selama ini RHL hanya 900 hektar, kalau bisa ditingkat jadi 9000 hektar. Itu kan sesuatu yang besar. Bisa masuk juga lewat konsep perhutanan sosial yang ada hubungannya dengan DAS. Saya titip sekali arahan Pak Jokowi untuk jaga DAS kita," tuturnya.
Sementara itu, Dirjen PDASHL Ida Bagus Putera Prathama mengatakan jajarannya akan semakin aktif menjaga DAS dengan berbagai cara dan konsep.
"Kami akan aktif berkoordinasi dengan pemda, menjalan corrective action yang diarahkan Pak Jokowi dan menambah pengetahuan lokal karena masyarakat bagian dari ini," ujar Putera.
Soal tata ruang di wilayah DAS, menurut dia akan dikoordinasikan dengan pemda dan pihak terkait lainnya.
"Kami laporkan dengan pemda Intinya kami ingin bukan mengubah tata ruang tapi mewarnai tata ruang yang sudah ada agar lebih friendly dengan pemulihan DAS," pungkas Putera. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hutan Sosial Dukung Kebangkitan Industri Kayu
Redaktur & Reporter : Natalia