jpnn.com, KENDAL - Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan pemanfaatan hutan untuk mendukung kesejahteraan rakyat. Hal ini kembali ditegaskan oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya, saat menerangkan pentingnya peran hutan rakyat dalam mendukung pasokan bahan baku kayu industri kayu nasional.
"Oleh karena itu, akses hutan diberikan kepada rakyat, kalau selama ini di pulau Jawa, masyarakat menanam di tanah rakyat sendiri, maka dengan hutan sosial, mari kita tanami hutan sosial dengan kayu-kayu, dan masyarakat bisa menanam pohon dengan hutan sosial di tanah Perhutani dengan persyaratan tertentu," ujarnya di hadapan masyarakat Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Selasa (29/01).
BACA JUGA: Industri Kayu Indonesia Bangkit Kembali dari Desa Kecil di Kendal
Dijelaskannya, di era Presiden Jokowi ini, banyak permasalahan bidang kehutanan yang telah terselesaikan, termasuk akses hutan, produktivitas kayu, dan kebangkitan industri kayu hutan.
Pemerintah saat ini memiliki komitmen yang kuat, dan telah mengimplementasikan untuk melibatkan, dan memberdayakan masyarakat melalui program percepatan perhutanan sosial.
BACA JUGA: Bangkitnya Industri Kayu Nasional dari Jawa Tengah untuk Indonesia
Sebelum 2015, masyarakat hanya dapat mengelola 7 % dari luas hutan. Setelah tahun 2015, telah ditetapkan pencadangan bagi 13,8 juta ha untuk hutan sosial (dari target 12,7 juta) serta 4,8 juta ha untuk kawasan hutan yang didistribusikan bagi rakyat, dengan reformasi agraria seluas 4,8 juta ha (dari target 34,1 juta ha) sehingga komposisi alokasi meningkat secara signifikan menjadi 33%.
Menteri Siti juga menerangkan, industri kayu nasional sangat terkait dengan program hutan sosial. Hal ini dibuktikan dengan tingginya peran hutan rakyat dalam mendukung bahan baku industri kayu.
BACA JUGA: Manggala Agni KLHK Peduli Banjir dan Tanah Longsor
Di hadapan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Siti mengajak pengelolaan hutan yang tidak produktif. Khususnya di lahan Perhutani, dengan luas lahan kurang atau sama dengan 10%, agar dapat ditanami kayu dengan pola agroforestry.
"Saya kira itu ada polanya ada caranya. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan partisipatif. Saya juga minta tolong, nanti polanya bukan hanya menyerap, tetapi juga pola offtaker, sekaligus pembinaan manajemen, karena arahan bapak Presiden, kayu-kayu rakyat juga harus sudah bisa dikelola dengan sekelas perusahaan, sehingga bisa produktif bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga membangun ekonomi-ekonomi domestik di tempatnya," harapnya.
Sementara itu, Gubernur Ganjar Pranowo juga akan mendukung dengan baik program hutan sosial ini. Sebagai aksi nyata, Menteri LHK juga memberikan bantuan pemberdayaan masyarakat berupa 30 ekor kambing kepada perwakilan kelompok tani hutan rakyat.
Bantuan ini diserahkan dalam kesempatan yang sama dengan acara pencanangan Kebangkitan Industri Perkayuan Nasional untuk Kesejahteraan Masyarakat, di Kabupaten Kendal (29/01).(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kebangkitan Industri Perkayuan Nasional Lewat Silin
Redaktur & Reporter : Natalia