jpnn.com, MUARA GEMBONG - Tak banyak orang tahu nama Muara Gembong, salah satu wilayah di ujung Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Wilayahnya benar-benar jauh di ujung Bekasi. Ditempuh dalam waktu sekitar 2 jam jika tidak macet.
Jalan yang dilalui juga tidak mulus. Masih harus melewati jalan sempit yang belum banyak perbaikan. Namun, belakangan, nama Muara Gembong mendadak terkenal setelah didatangi Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri.
BACA JUGA: Naik Heli Tembus Hujan Deras, Jokowi Ikut Panen Raya Udang di Muara Gembong
Di antaranya Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri PU Basuki Hadimuldjono dan Menteri KKP Susi Pudjiastuti. Rombongan presiden dan menteri ini panen raya udang vaname bersama masyarakat di lokasi pemegang Izin IPHPS alias Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial.
Siapa sangka, ternyata Muara Gembong yang lokasinya jauh dari gemerlap Kota Bekasi itu menyimpan kekayaan alam yang dikelola masyarakat lewat program Perhutanan Sosial.
BACA JUGA: Legalitas Kayu Sangat Penting Bagi Kedaulatan Indonesia
Masyarakat yang tadinya lebih banyak bekerja sebagai nelayan dan berkebun, telah diberi akses untuk mengelola tambak udang vaname di lahan Lokasi IPHPS.
Dengan demikian, masyarakat bisa meningkatkan taraf ekonominya melalui hasil tambak udang vaname.
BACA JUGA: Hutan Sosial Dukung Kebangkitan Industri Kayu
"Sekarang kami bisa bergantung juga dari hasil tambak ini. Udangnya dijual untuk tambah pemasukan. Apalagi Pak Jokowi dan menteri-menteri datang ke sini. Wilayah kami akan makin dikenal orang," ujar Hartoyo salah satu warga Muara Gembong.
Diakuinya, warga sangat terbantu dengan adanya tambak itu. Belum lagi perbaikan infrastruktur di kecamatan itu juga dirasakan nyata. Pemerintah membangun jembatan yang memudahkan warga menuju ke tambak-tambaknya.
Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya yang turut mendampingi Presiden Joko Widodo mengatakan Muara Gembong dikembangkan sebagai lokasi Silvofishery dengan model tambak dan konservasi mangrove.
Kegiatan ini dilaksanakan setelah mendapat izin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai area hutan sosial.
Kemudian masyarakat dibina KKP untuk membuat tambak udang. Sedangkan Kementerian PU dan Kementerian BUMN memberi bantuan untuk masyarakat dalam bentuk fasilitas dan infrastruktur.
Tambak dikembangkan menggunakan design silvofishery dengan pola komplangan, yakni luas tambak 60% untuk tambak budidaya perikanan dan 40 persen untuk konservasi mangrove.
Atas keputusan Menteri Siti, diberikan kewenangan masyarakat Kelompok Tani Mina Bakti untuk mengelola tambak tersebut.
"Jadi berjumlah 38 KK dengan luas 80,9 Ha untuk kelola tambak. Akses kelola Pehutanan Sosial memberikan ruang kelola kepada 1 orang petani tambak kurang lebih 2 ha," tutur Menteri Siti.
Optimalisasi Pemanfaatan lahan tambak di Muara Gembong dilakukan dengan cara membuat dua kolam untuk budidaya. Masing-masing seluas 4.000 m2, dan satu kolam mangrove 6.000 m2.
Sedangkan sisa lahan digunakan untuk jalan, tanggul, dan infrastruktur pendukung tambak (saung dan rumah genset). Berdasarkan hasil panen percobaan udang Vaname pada 22 Juli 2018 di lokasi yang sama menghasilkan 4,35 Ton/Ha dengan harga @Rp 73.000/Kg.
Pada budidaya siklus ke-2, proses penebaran benih dilakukan pada 1 November 2018 dan panen raya pada 30 Januari 2019 lalu.
Hasilnya ribuan ton bisa dinikmati masyarakat karena ada ratusan ribu benih udang vaname yang ditebar di tujuh kolam di area tersebut.
"Tujuan utama dari program perhutanan sosial adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itulah, Pak Jokowi memeriksa sendiri ingin melihat bagaimana perkembangan tambak ini," imbuh Menteri Siti.
Kini masyarakat bisa menikmati hasil di area hutan sosial itu setelah panen yang berlimpah.
Menteri Siti berharap tambak udang Vaname di Muara Gembong ini akan terus berkembang pesat di lokasi IPHPS tersebut. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Industri Kayu Indonesia Bangkit Kembali dari Desa Kecil di Kendal
Redaktur & Reporter : Natalia