jpnn.com, JAKARTA - PT Krakatau Steel Tbk. mengapresiasi langkah Kementerian Perdagangan yang bertindak tegas pada peredaran baja tak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
Corporate Secretary Krakatau Steel Pria Utama menilai langkah tersebut merupakan salah satu langkah nyata positif.
BACA JUGA: Aturan BPA Seharusnya Dimasukan ke SNI, Bukan Dengan Pelabelan
"Langkah pemerintah itu cukup efektif dalam melindungi industri baja nasional dari serbuan baja impor yang tidak ber-SNI," ungkap Pria saat dikonfirmasi JPNN.com, di Jakarta, Kamis (2/2).
Menurutnya, pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan baja yang non-SNI telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi para pelaku usaha yang beritikad baik memproduksi baja sesuai SNI.
BACA JUGA: 40 Perusahaan Pengolahan Baja Tulangan Beton Diawasi Ketat, Siap-Siap Saja, ya!
"Kami berharap sidak baja non-SNI ini bisa memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang memproduksi barang tidak sesuai dengan SNI," ujar Pria.
Menteri Perdagangan RI beserta jajaran Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran produk baja yang tidak memenuhi SNI. Kemendag telah memusnahkan 2.302 ton baja tulangan beton (BjTB) yang tidak sesuai SNI senilai Rp 32,2 miliar di Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis 12 Januari 2023.
BACA JUGA: Perkuat Industri Baja, Indonesia Pererat Kerja Sama dengan Taiwan
Pria pun meyakini, dukungan kebijakan yang telah diberikan termasuk penyidakan yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan RI beserta jajarannya sangat membantu PTKS dan industri baja nasional pada umumnya untuk terus meningkatkan kinerjanya melalui penciptaan pasar domestik yang lebih kondusif dan sehat.
"Pada akhirnya juga akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi nasional," katanya.
Lebih lanjut, Pria mengatakan penggunaan baja yang tidak memenuhi SNI memiliki risiko yang sangat tinggi terhadap kegagalan struktur bangunan sehingga membahayakan keamanan dan keselamatan penggunanya.
Di samping itu, usia material bangunan juga menjadi lebih pendek daripada seharusnya karena proses produksinya tidak sesuai dengan metode untuk memproduksi baja yang sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP).
PTKS berharap pengawasan dan penindakan terhadap segala bentuk pelanggaran hukum seperti yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan ini dapat dilakukan lebih intens dan reguler untuk semua jenis produk baja dari hulu hingga hilir.
"Juga ada penerapan sanksi pidana bagi pihak yang memproduksi, mengimpor dan/atau mengedarkan barang yang tidak sesuai SNI sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku demi kemajuan dan keberlangsungan industri baja nasional," pungkas Pria. (mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul