jpnn.com, PRAYA - Rapat Paripurna DPRD Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang digelar pada Kamis (4/5) pagi tampak sepi.
Dari 50 wakil rakyat, hanya 26 anggota DPRD saja yang hadir dalam forum terhormat dengan agenda Pengesahan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati tahun 2022 itu.
BACA JUGA: Politikus PKS Ini Sebut Banyak Aset Pemkab Lombok Tengah Jadi Sarang Hantu, Kok Bisa?
Konon para anggota dewan yang absen sedang sibuk mengurus syarat pendaftaran calon legislatif (Caleg) di KPU setempat.
Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah M Tauhid saat membuka sidang membeber daftar kehadiran para anggota dewan.
BACA JUGA: Cak Imin Gagal Menggoda Partai Koalisi Pendukung Anies, AHY Berkata Begini
"Jumlah yang hadir sebanyak 26 orang. Jadi, yang belum menandatangani daftar hadir berjumlah 24 orang," kata Tauhid saat memimpin rsidang.
Selain itu, Tauhid juga dengan detail menyebut kehadiran para anggota dewan per fraksinya.
BACA JUGA: Satpol PP Sebut PKL Nakal di Bandara Lombok Bikin Kotor Pemandangan
"Fraksi Partai Gerindra jumlah 7 hadir 3 orang, Fraksi Partai Golkar jumlah 7 orang hadir 4 orang," sebut Tauhid.
Ada juga dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) jumlah 6 orang hadir 4 orang.
Kemudian Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) jumlah 6 orang hadir 3 orang.
"Fraksi Partai Demokrat jumlah 6 orang hadir 1 orang," tegas Tauhid.
Kemudian dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jumlah 6 orang hadir 5 orang.
"Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) jumlah anggota 4 hadir seratus persen," serunya.
Sedangkan untuk Fraksi NasDem Perjuangan jumlah 4 orang hadir 1 orang.
Dan Fraksi Amant Nuraini Berkarya (gabungan PAN, Hanura, dan Berkarya) jumlah 4 hadir 1 orang.
"Berdasarkan tata tertib dewan perwakilan rakyat Kabupaten Lombok Tengah, khususnya Pasal 110 Ayat 1 huruf, C kuorum telah terpenuhi," katanya.
Tauhid menduga banyaknya anggota dewan absen dikarenakan tengah sibuk mempersiapkan berkas syarat pencalonan mereka.
"Sepertinya teman-teman ini akan maju kembali untuk mengadu nasibnya untuk mengikuti kontestasi di pemilu legislatif tahun 2024," ungkap Tauhid.
Tempat yang sama, anggota DPRD dari Fraksi PKS Ahmad Supli mengaku malu pada saat rapat berlangsung.
Sebab, saat itu ada salah satu anggota dewan meminta Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri yang diwakili Wakil Bupati Nursiah, agar mengevaluasi perangkatnya.
Hal itu memalukan karena di saat ungkapan itu disampaikan, dia melihat banyak kursi wakil rakyat yang kosong.
"Saat kami minta OPD di evaluasi tapi kursi banyak kosong, kan, malu sendiri," kata Supli.
Dia juga meminta kepada pimpinan DPRD untuk memanggil seluruh ketua fraksi agar mengingatkan anggotanya.
"Saya mewakili Fraksi PKS tadi meminta kepada pimpinan agar memanggil ketua-ketua fraksi," ucapnya.
Menurut Supli, banyaknya kursi yang kosong saat rapat membuatnya tidak nyaman.
"Kalau saat acara dewan internal tidak hadir itu kan tidak nyaman dilihat," pungkas Supli.(mcr38/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Edi Suryansyah