jpnn.com, BALI - Pemerintah saat ini terus berupaya mengupayakan mencegah polusi laut yang menjadi masalah yang menghantui sejumlah wilayah.
Polusi laut juga sudah menjadi isu global yang dibahas dalam pertemuan Intergovernmental Review (IGR) ke empat dari Global Program of Action (GPA), di Nusa Dua Bali.
BACA JUGA: Menteri Siti Tegaskan Komitmen Indonesia Tangani Polusi Laut
Itu adalah pertemuan internasional negara-negara di dunia untuk perlindungan lingkungan laut dari aktivitas-aktivitas berbasis lahan.
Menurut Menteri LHK Siti Nurbaya dengan pengurangan dampak dari kegiatan berbasis lahan, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2018 yang membahas rencana aksi strategis untuk memerangi sampah laut dari 2018 hingga 2025. Targetnya mampu mengurangi limbah padat hingga 70 persen.
BACA JUGA: Menteri LHK Ungkap Duka Lion Air-610 di Pembukaan IGR4
Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga telah mengeluarkan Keppres pada tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional tentang Pengelolaan Sampah (JAKSTRANAS).
''Ini melalui berbagai pendekatan, dan semua kegiatannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terkait dengan perlindungan lingkungan laut,'' kata Menteri Siti Nurbaya.
BACA JUGA: Pemerintah Kongo Pelajari Pengelolaan Gambut Indonesia
Indonesia juga telah mendesak komitmen dari 156 perusahaan untuk mengurangi sampah plastik dan melakukan pembersihan pantai di 19 lokasi, serta rehabilitasi terumbu karang di 23 lokasi.
Indonesia juga telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional untuk mengurangi limbah plastik melalui berbagai kegiatan yang harus dilakukan oleh semua pemangku kepentingan.
''Kami juga telah menyelesaikan evaluasi pada 18 kota pesisir dan hasilnya menunjukkan bahwa total limbah plastik yang ditemukan di perairan kita jauh lebih sedikit dari yang dikira,'' kata Menteri Siti. (adv/jpnn)
Infografis:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kongo Belajar Pengolahan Lahan Gambut ke Indonesia
Redaktur & Reporter : Natalia