jpnn.com - JAKARTA - Tinggal menghitung hari saham PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) akan jatuh ke tangan Indonesia. Rencananya penandatanganan pengakhiran kontrak kerjasama dengan Jepang akan dijadwalkan pada 25 Oktober mendatang.
"Insya Allah tanggal 25 Oktober 2013 akan ditandatangani pengakhiran kontrak tersebut dan mudah-mudahan saat pengakhiran kontrak tersebut seluruh pemegang saham Inalum atau kuasa pemegang sahamnya yang berjumlah 12 perusahaan hadir," ujar Menteri Perindustrian MS Hidayat usai mengelar rapat kerja membahas Inalum di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10) malam.
BACA JUGA: BI Cabut Izin 277 Pedagang Valas
Pengakhiran kontrak itu dilakukan setelah kedua pihak sepakat dengan pengajuan perhitungan baru nilai buku pengambilalihan 58,87 persen saham Inalum, sebesar 558 juta dolar AS.
Menurut Hidayat, nilai sebesar 558 juta dollar AS merupakan penawaran final yang akan diajukan Indonesia. Ia menambahkan, angka terbaru yang diajukan Indonesia tersebut lebih rendah dari perhitungan awal nilai buku versi NAA yang mencapai 626,1 juta dolar AS, atau lebih tinggi dari perhitungan BPKP yang sebesar 424 juta dolar AS.
BACA JUGA: Lima Poin Penting Terkait Inalum
Nah setelah pertemuan itu dilakukan, Kementerian Keuangan akan mentransfer dana sebesar 558 juta dolar AS ke Jepang. "Karena dalam master agreement (MA), sebelum 1 November 2013 dana transfer sudah harus masuk di bank yang ditentukan di Tokyo," terang Hidayat.
Pemerintah saat ini kata Hidayat telah mengalokasikan dana sebesar Rp 7 triliun untuk mengambilalih saham Inalum. Hidayat juga menegaskan bahwa sisa dana ini nanti akan dikembalikan pada negara.
BACA JUGA: Hatta dan Chatib Cabut dari Rapat Inalum di DPR
"Dana sebesar Rp 7 triliun sudah dialokasikan kepada Kementerian Keuangan, Rp 5 triliun sebagai ceiling/plafond, dan Rp 2 triliun dititipkan kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Angka 558 juta dolar AS sudah fix, sisa yang dianggarkan pasti akan dikembalikan kepada pemerintah nanti," pungkasnya. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dorong BPK Audit Kerjasama Perdagangan Pemerintah
Redaktur : Tim Redaksi