jpnn.com - SURABAYA - Sinar bahagia tampak jelas dari raut muka para penerima SK CPNS yang diserahkan. Abdurrahman, misalnya. Guru SDN Krembangan III itu menunggu pengangkatan selama 25 tahun.
Dia mengajar sejak 1991, namun baru kali ini diangkat sebagai CPNS.
BACA JUGA: Keragaman Budaya Indonesia di Atas Telur Paskah
“Ya, selama ini saya mengajar dengan status masih guru tidak tetap, apalagi lima tahun lagi saya sudah pensiun,” kata Abdurrahman seperti yang dilansir Radar Surabaya (Jawa Pos Group), Kamis (2/4).
Abdurrahman merupakan satu dari 566 pegawai kategori 2 (K2), Kota Surabaya, Jawa Timur yang mendapatkan SK pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS), Rabu (1/4).
BACA JUGA: Hati-hati.. Mantan Anggota DPRD Ini Tak Kapok Menipu, Modus Janjikan Masuk PNS
Meski merasa beruntung dari honorer lainnya, Abdurrahman masih kecewa. Yang dia sayangkan dalam pemberkasan SK itu, masa pengabdiannya hanya diakui selama 13 tahun. "Tapi itu bukan masalah serius," katanya.
Menurut dia, yang penting, SK CPNS keluar. Dia berharap segera mendapat SK PNS. Untuk mendapatkan SK PNS, mereka harus menunggu sampai akhir tahun nanti.
BACA JUGA: Hutan di Gunungkidul Terlarang untuk Offroad dan Motocross
Ada tiga kriteria pegawai honorer, K-1, K-2, dan K3 (nonkategori). Honorer K1 adalah tenaga honorer yang pembiayaan honornya dibiayai langsung oleh APBD atau APBN.
Sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 5/2010, tenaga honorer yang masuk kategori 1 adalah tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintahan terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Januari 2005 secara terus-menerus.
Honorer K-1 memiliki peluang langsung diangkat menjadi PNS. Pegawai K-2 adalah tenaga honorer yang diangkat per 1 Januari 2005 dan tidak mendapat upah dari APBD/APBN. Tenaga honorer K-2 harus mengikuti tes seleksi apabila ingin diangkat menjadi CPNS.
Tenaga honorer K-3 adalah tenaga honorer yang diangkat selepas kurun 2005-2008. Peluang tenaga honorer K-3 menjadi CPNS jauh lebih sulit daripada dua kategori sebelumnya. (ima/jee/awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hearing dengan DPRD, Nelayan Mengadu Illegal Fishing Masih Merajalela di Anambas
Redaktur : Tim Redaksi