2,9 Juta Anak Putus Sekolah Bisa Lanjutkan Pendidikan

Kamis, 20 Oktober 2016 – 18:56 WIB
Kartu Indonesia Pintar (KIP). Foto: dok.JPG

jpnn.com - PALU-- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghimbau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota proaktif dan melakukan jemput bola penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) pendidikan nonformal.

 Hal tersebut perlu dilakukan agar KIP cepat sampai ke Rumah Tangga Sasaran (RTS).‎

BACA JUGA: Kemenag Belum Salurkan KIP, Pejabat Kemenko PMK Geregetan

“Kami mohon bantuan Dinas Pendidikan kabupaten/kota bekerja sama dengan berbagai pihak untuk proaktif dan melakukan jemput bola kartu-kartu yang masih belum tersalurkan,” kata Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat Harris Iskandar dalam pembukaan Rapat Koordinasi Percepatan KIP Pendidikan Nonformal, di Palu, Sulawesi Tengah, tadi malam.

Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) terdapat 17,9 juta anak usia 6- 21 tahun memiliki hak mendapatkan KIP.

BACA JUGA: Penyerapan Buruk, Kemendikbud Tetap Tingkakan Anggaran PAUD

Dari jumlah tersebut, terdapat 4,1 juta adalah anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS).

 “Dari jumlah ATS tersebut, Ditjen PAUD dan Dikmas telah mengirimkan data ATS sebanyak 2,9 juta dalam bentuk CD ke seluruh Dinas Pedidikan Kabupaten/Kota,” jelas Dirjen PAUD dan Dikmas yang akrab disapa Harris.

BACA JUGA: Rencana Impor Guru Besar Direspon Beragam

Dengan data ATS yang dikirimkan tersebut, Harris menjelaskan, Dinas Pendidikan diharapkan bekerja sama dengan satuan pendidikan dan para penggiat pendidikan lainnya melakukan verifikasi data ATS di masyarakat.

“Jika sudah terverifikasi diharapkan penggiat pendidikan memberikan motivasi dan mengajak ATS tersebut untuk kembali ke sekolah, atau mengikuti program kesetaraan, serta mengikuti kursus dan pelatihan,” tutur Harris kepada para penggiat pendidikan.

Dia menyatakan bagi ATS yang sudah masuk ke sekolah, ataupun kesetaraan dan kursus, bisa meminta bantuan satuan pendidikan untuk didaftarkan atau masuk dalam data pokok pendidikan (Dapodik).

“Ini agar menjadi bagian yang memperoleh Bantuan Operasional Pendidikan (BOP),” tegas Harris. ‎ (esy/jpnn)

 

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Siap Laksanakan Full Day School, Tunggu Juknis


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler