2,9 Juta Anak Tidak Sekolah jadi Sasaran Program Indonesia Pintar

Kamis, 01 Juni 2017 – 20:07 WIB
Ilustrasi Foto: Indopos/dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Validasi data anak tidak sekolah (ATS) sangat krusial untuk penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP). Pada 2017, sebanyak 2,9 juta ATS yang sudah terdata identitasnya menjadi sasaran PIP menurut nama dan alamat penerima (by name, by address).

Data tersebut berasal dari hasil verifikasi antara data TNP2K, Kementerian Sosial, Data Pokok Pendidikan Pendidikan Masyarakat (Dapodikmas) Kemendikbud, dan Aplikasi Pendataan ATS Kemendikbud.

BACA JUGA: Tangkal Paham Radikalisme

“Kemendikbud sudah identifikasi ada 2,9 juta ATS yang terdata identitasnya by name dan by address, dari 4,1 juta keseluruhan total ATS menurut TNP2K,” ujar Staf Khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Bidang Monitoring Implementasi Kebijakan, Alpha Amirrachman, Kamis (1/6).

Selanjutnya, sejumlah 2,9 juta ATS itu akan menjadi penerima manfaat PIP untuk bisa melanjutkan pendidikan. ”Para ATS itu disiapkan untuk mengikuti skema sasaran layanan pendidikan non formal, yaitu mengembalikan siswa untuk masuk sekolah kembali, mengikuti pendidikan kesetaraan atau mengikuti kursus dan pelatihan,” terang Alpha.

BACA JUGA: Cari Celah Aturan untuk Bantu Siswa dari Keluarga tak Mampu

Dari jumlah tersebut, sebanyak 545.829 siswa terdaftar ke dalam Dapodikmas. Dengan rincian sejumlah 485.829 mengikuti layanan pendidikan kesetaraan, dan 60 ribu siswa mengikuti layanan pendidikan kursus.

Sementara itu Direktur Pendidikan dan Agama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Ahdiat, mengungkapkan sinkronisasi data berkelanjutan perlu dilakukan antara kementerian/lembaga penyedia data keluarga, dan siswa tidak mampu.

BACA JUGA: Pendidikan Keluarga Dimulai dari 1.000 Hari Pertama Kehidupan

“Bagi ATS, ada beberapa pihak yang mendata seperti dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Kementerian Sosial dan bahkan ada yang dari UNICEF,” ujar Ahdiat.

Di sini, lanjutnya, perlunya sinkronisasi antar kementerian dan lembaga untuk mendapatkan data para ATS yang valid. ‎(esy/jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Mayoritas PAUD Dikelola Masyarakat


Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler