jpnn.com - MATARAM - Calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat menyampaikan strategi meningkatkan kesejahteraan guru honorer.
Hal itu disampaikan dalam debat terbuka pertama cagub-cawagub NTB di Mataram, Rabu malam.
BACA JUGA: Bu Rohmi Janji Memfasilitasi Guru Honorer mendapat Sertifikasi & Status PPPK
Tingkat kesejahteraan guru tidak tetap atau honorer di NTB masih memprihatinkan, sehingga membutuhkan kebijakan strategis dari pasangan cagub-cawagub dari wilayah tersebut.
Cagub NTB nomor urut 1, Sitti Rohmi Djalilah berjanji untuk memfasilitasi guru honorer untuk mengejar sertifikasi agar dapat meningkatkan kesejahteraan.
BACA JUGA: Guru Honorer Supriyani Tidak Hanya Ikut Seleksi PPPK 2024, Ternyata
"Guru honorer itu tentunya akan kami perhatikan, baik dari sisi kesehatan, kemudian juga dari sisi kesejahteraan mereka. Itu menjadi hal yang sangat penting bagi kami untuk memperhatikan," kata Rohmi dalam debat.
Dia mengungkapkan jumlah sekolah swasta di NTB ada banyak.
BACA JUGA: Hari Ini Guru Honorer Supriyani Disidang, Belum Tes PPPK 2024, tetapi Pasti Lulus
Pihaknya tidak hanya menaruh perhatian kepada guru-guru dari sekolah negeri, tetapi juga memperhatikan pula guru sekolah swasta, agar semua mendapatkan kesejahteraan yang layak.
Rohmi berjanji meningkatkan kompetensi para guru agar kualitasnya bisa naik.
Hal itu mengingat ada proses untuk bisa menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.
"(Kompetensi) itu tentunya harus kami dorong dan untuk kesejahteraan mereka akan kami perhatikan," ucap Rohmi.
Cagub NTB nomor urut 2 Zulkieflimansyah memandang strategi yang disampaikan oleh Rohmi untuk menyelesaikan persoalan kesejahteraan guru terbilang tidak mudah.
Menurut dia, keberadaan undang-undang baru terkait aparatur sipil negara atau ASN, bisa membuat tenaga honorer naik status menjadi PPPK.
"Mudah-mudahan dengan perubahan status ini, maka nasib dan kesejahteraan jauh lebih baik di masa mendatang," kata Zulkieflimansyah.
Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa sekolah swasta membutuhkan perawatan dan perhatian khusus agar guru-guru tidak tetap yang mengajar di sana bisa merasakan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
Sekolah swasta bergantung dengan kepiawaian pengelola pendidikan maupun yayasan untuk mencari sumber atau alternatif pembiayaan yang lain, termasuk mitra-mitra yang ada di sekitar sekolah.
"Begitu juga mungkin para bupati nanti kita harus sering berkomunikasi dan kompak, sehingga betul-betul beban ini bisa kita pikul bersama," kata Zulkieflimansyah.
Cagub NTB nomor urut 3 Lalu Muhammad Iqbal menyatakan bahwa tidak mungkin meningkatkan pendidikan tanpa meningkatkan kesejahteraan anak didik dan tenaga pendidik. Sebab, tegas dia, itu adalah prinsip utama dalam pendidikan.
"Akan tetapi kalau kita lihat, saya rasa ada peluang dalam beberapa tahun ke depan kalau kita menatakelola keuangan pemerintah daerah dengan baik, melakukan efisiensi dalam pengeluaran, hindari pengeluaran-pengeluaran yang di luar kewenangan," ucapnya.
Iqbal berkomitmen meningkatkan pendapatan daerah salam beberapa tahun ke depan agar pemerintah provinsi bisa memberikan perhatian lebih kepada para guru honorer dalam bentuk insentif.
Dia memandang keinginan kuat pemerintah daerah dan legislatif dapat menyelesaikan permasalahan kesejahteraan guru tidak tetap di NTB.
"Namun, di tengah fiskal yang sangat sempit ini kita perlu melakukan in-efisiensi anggaran terlebih dahulu," kata Iqbal. (Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi