jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan tiga hal besar menyangkut perekonomian Indonesia pada 2022.
Tiga hal besar itu sedang dicermati dan disampaikan pada Komisi XI DPR RI kemarin, Rabu (19/1).
BACA JUGA: Kasus Korupsi Pajak, 2 Anak Buah Sri Mulyani Ini Segera Disidang
Adapun tiga hal itu adalah sebagai berikut:
1. Harga komoditas
Menteri Keuangan Terbaik 2020 versi Global Markets itu mengaku waspada pada tekanan harga komoditas.
BACA JUGA: Sri Mulyani Punya Harapan Besar untuk IKN Nusantara, Tak Tanggung-Tanggung
Pasalnya, dia melihat hal itu bakal memengaruhi harga bahan makanan di Indonesia.
"Kami sudah mulai melihat beberapa tekanan dari harga komoditas merembes ke dalam negeri, seperti minyak sawit mentah (CPO) kepada minyak goreng di Indonesia," ujar Menkeu Sri Mulyani.
BACA JUGA: Sri Mulyani Beberkan Tahapan Pembangunan IKN Nusantara
Dia juga mengingatkan agar disrupsi pasokan global dan stagflamasi bisa diperhatikan.
"Inflasi yang baik, maka fokus pemerintah mengakselerasi pemulihan ekonomi agar bisa bertahan jika terjadi tekanan harga," tegasnya.
2. Lonjakan Omicron di India
Sri Mulyani juga meminta semua pihak mewaspadai lonjakan varian Covid-19 Omicron di India.
Perempuan kelahiran Bandarlampung itu menilai gelombang kasus Covid-19 Indonesia mirip dengan India.
"Saat kenaikan Delta, India mulai naik pada Februari dan berakhir Juli," bebernya.
Di sisi lain, Indonesia mulai mengalami lonjakan penyebaran varian Delta pada Juni dan berakhir September.
"Kita berharap kita akan jaga semua," tegasnya.
3. Dana PEN untuk IKN melanggar undang-undang
Menkeu mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) tidak harus menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Pasalnya, sebagian pihak menganggap pembangunan IKN menggunakan dan PEN dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.
"Kalau kami akan melakukan realokasi seperti refokusing, pasti ada alasannya dan ada dasarnya. Tetapi kalau, kami bisa saja melihatnya dari sisi landasan hukum, yang harusnya konsisten, saya juga tidak masalah, pos yang lain pun bisa dilakukan (realokasi)," kata dia.
Menurutnya, untuk pembangunan IKN pemerintah juga bisa menggunakan anggaran yang dialokasikan kepada kementerian dan lembaga terkait, misalnya anggaran untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) yang sebesar Rp110 triliun pada 2022.
"Jadi kalaupun PEN tidak boleh dihubungkan dengan IKN, ya tidak apa-apa juga. PEN-nya tetap saja, nanti kita menggunakan pos di dalam Kementerian PUPR," kata Sri Mulyani.
Menkeu juga mengatakan dapat menggunakan anggaran PEN kluster penguatan ekonomi sebesar Rp 178,3 triliun yang pada 2020 juga sempat digunakan untuk program ketahanan pangan.
"IKN ini termasuk yang akan bisa dimasukkan di dalam kluster ketiga ini kalau kementerian terkaitnya siap," terang Sri Mulyani. (mcr10/antara/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Elvi Robia