jpnn.com - JAKARTA - Seleksi calon pimpinan (capim) KPK pengganti Busyro Muqoddas memasuki masa krusial, yakni penelusuran rekam jejak. Panitia seleksi (Pansel) melibatkan intelijen dari Kepolisian, Kejaksaan, dan tim swasta bentukan panitia. Tahapan ini bisa membuka borok dari capim yang mungkin ditutupi.
Juru bicara Pansel Imam Prasodjo mengatakan, ada enam orang yang bakal ditelusuri. Mereka adalah Jamin Ginting, Busyro Muqoddas, I Wayan Sudirta, Ahmad Taufik, Robby Arya Brata, dan Subagio. Mereka adalah orang-orang yang dinyatakan lulus dari seleksi profile assessment.
BACA JUGA: Jokowi Santai Jelang Putusan Pengujian UU MD3
"Bobot rekam jejak ini bisa mendukung atau sebaliknya bisa fatal. Kalau menemukan yang sangat menimbulkan kekhawatiran, bisa saja menjadi fatal dan calon digugurkan," ujarnya, Minggu (28/9).
Meski demikian, Imam berharap agar para calon tidak berpikiran bahwa rekam jejak selalu terkait hal-hal buruk. Justru, dari penelusuran itu bisa diketahui apakah seseorang benar-benar memiliki integritas atau tidak. Pansel dipastikan melihat laporan secara menyeluruh.
BACA JUGA: TKI di Korsel Keluhkan Sulit Beribadah dan Salat Jumat
Apalagi, informasi dari tiga tim intelijen itu disampaikan sendiri-sendiri. Hal itu membuat Pansel makin punya banyak pandangan terkait capim tertentu. Selain itu, pansel juga masih membuka masukan dari masyarakat maupun LSM. "Biasanya masyarakat punya informasi-informasi khusus karena dekat dengan calon," terangnya.
Lebih lanjut Imam menjelaskan, dari rekam jejak itu pihaknya tidak memiliki target berapa yang akan diloloskan. Semuanya bergantung pada hasil laporan yang dihasilkan. Jadi, dia belum tahu berapa orang yang bisa menjalani proses wawancara pada 9 dan 10 Oktober nanti.
BACA JUGA: Inilah Kriteria Menteri Kependudukan yang Diinginkan Kepala Daerah
Setelah melalui tahap wawancara, akan dihasilkan dua nama untuk diserahkan kepada presiden. Lantas, presiden akan menyerahkan dua nama itu ke DPR untuk dipilih satu nama pengganti Busyro. "Jabatan Pak Busyro akan selesai pada 10 Desember nanti. Penggantinya harus siap sebelum itu," tuturnya. (dim/sof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Harus Berhati-hati Tempatkan Orang di Kementerian Strategis
Redaktur : Tim Redaksi