jpnn.com - JAKARTA - Rencana Joko Widodo–Jusuf kalla untuk membentuk Kementerian Kependudukan (Kemenduk) mendapat respon positif dari kepala daerah (Kada). Sejumlah bupati tidak hanya setuju pembentukan kementerian tersebut, melainkan juga berharap kementerian ini menjadi solusi bagi persoalan bangsa yang selama ini terabaikan, dan menjadi ikon pemerintahan Jokowi-JK.
Bupati Kupang, Ayub Titu Eki mengatakan, selama ini telah terjadi kesimpangsiuran, bahkan kesalahan strategi dan perencanaan akibat penanganan dan pengelolaan masalah kependudukan yang terabaikan. Tanpa penanganan masalah kpendudukan yang baik, strategi, proyeksi dan perencanaan kependudukan di bidang kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, pemilu dan lain-lain akan tidak tepat sasaran.
BACA JUGA: Jokowi Harus Berhati-hati Tempatkan Orang di Kementerian Strategis
Menurut Ayub, Kemenduk kelak harus menjadi solusi untuk mengatasi berbagai kesalahan perencanaan dan strategi pembangunan selama ini akibat data dan pemetaan kependudukan yang keliru dan tidak diurus dengan baik.
"Kalau data dan pemetaan kependudukan tidak tepat, strategi , perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan juga akan meleset dan tidak tepat sasaran. Jika itu yang terjadi, akan menghambur-hamburkan uang negara," kata Ayub, saat dihubungi wartawan, Minggu (28/9).
BACA JUGA: Dua Mantan Menpora Dukung Tokoh Riau Ini jadi Menteri
Daerah lanjutnya, sangat meyambut baik rencana pembentukan kemenduk karena ini akan menjadi momentum bagi perbaikan di daerah dalam hal strategi dan proyeksi perencanaan kependudukan yang baik. "Jadi, nanti daerah tidak bisa urus masalah kependudukan sesuai dia punya mau. Untuk cari nama sukses dibesar-besarkan, tapi untuk mendapat bantuan, yang jelek-jelek dibengkakkan," ujar dia.
Terpisah, Bupati Bangka Tengah, Erzaldi mengaku gembira dan menyambut baik kementerian ini, karena selama ini masalah kependudukan terabaikan dan dipandang sebelah mata, padahal masalah penduduk adalah mendasar, besar dan penting.
BACA JUGA: IPW Sarankan Jokowi Cermati Pemilihan Kabaintelkam Polri
"Bonus demografi yang semestinya peluang, jika salah urus dan tidak ditangani baik, maka masa keemasan itu akan hilang dan bangsa ini akan semakin sulit keluar dari persoalan ketertinggalan," ujar Erzaldi.
Mengingat penting dan seriusnya masalah kependudukan, Bupati Kupang dan Bupati Bangka Tengah, berharap, presiden dan wakil tepilih terpilih Jokowi-JK tidak menyerahkan kementerian ini pada sembarang orang. Kementerian ini juga sebaiknya dijauhkan dari tarik-menarik kepentingan politik dan bukan kementerian percobaan.
Keduanya berpendapat, kementerian ini harus diserahkan pada ahlinya, murni profesional, muda dan tidak terbebani birokrasi masa lalu. Profesional murni diperlukan untuk penguasaan masalah dan tidak ada vested interest, sehingga menterinya bisa fokus bekerja. Orang muda diperlukan agar gesit dan rajin blusukan ke daerah-daerah, sedangkan bebas beban birokrasi agar pemimpin kementerian ini tidak berkultur birokrasi yang umumnya kerap membuat lamban kerja-kerja besar kementerian.
Ditanya, siapa orang yang memenuhi kriteria dimaksud? Kedua bupati itu mengusulkan Ketua Umum Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan, Sonny Harry Harmadi. Menurut mereka, Sonny yang juga menjabat sebagai Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia itu adalah orang yang paling mumpuni dan pas untuk posisi kementerian itu.
"Pak Sonny itu, dia ahli sekali, dia paham misalnya bahwa penanganan masalah penduduk di Jawa dan Sumatera berbeda, sesuai perbedaan kulturnya. Dia muda, kita butuh orang yang gesit. Saya dan bupati-bupati lain sering diberi solusi jitu dalam menjawab berbagai persoalan kependudukan. Dia juga jujur dan saya yakin dia bersih," pungkas Erizaldi.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi-JK Beri Penghargaan untuk Pokja Transisi dan Relawan
Redaktur : Tim Redaksi