jpnn.com - JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan perkara Pengujian Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), yang dimohonkan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dan Khofifah Indar Parawansa dkk, pada Senin (29/9). Menanggapi hal itu, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengaku apapun keputusannya, pemerintahan baru yang akan dipimpinnya tidak akan terganggu dan terpengaruh.
"Ya apapun keputusannya, pemerintah ke depan akan stabil," kata Jokowi usai menghadiri acara pembubaran Kelompok Kerja (Pokja) Tim Transisi Jokowi-JK, di Jalan Situbondo, Jakarta, Minggu (28/9) malam.
BACA JUGA: TKI di Korsel Keluhkan Sulit Beribadah dan Salat Jumat
UU MD3 sejak awal dikhawatirkan akan menghambat jalannya roda pemerintahan, karena sejumlah keistimewaan yang diperoleh parlemen lewat undang-undang tersebut.
Namun, Jokowi tak khawatir mengenai hal itu. Ia mengaku selama ini sudah berpengalaman dengan hal-hal demikian di sejumlah pemerintahan. Seperti saat menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Saat menjabat, tuturnya, bukan mayoritas parlemen yang mendukung kebijakannya. Hanya segelintir anggota dewan yang berada di pihaknya.
BACA JUGA: Inilah Kriteria Menteri Kependudukan yang Diinginkan Kepala Daerah
Oleh karena itu apapun hasil UU MD3 nanti tidak akan berpengaruh dengan pemerintahannya. "Kan dari pengalamanan dari Solo dewan kita banyak. Di sini (Jakarta) juga biasa saja. Biasa saja," kata Jokowi terdengar santai. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Jokowi Harus Berhati-hati Tempatkan Orang di Kementerian Strategis
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dua Mantan Menpora Dukung Tokoh Riau Ini jadi Menteri
Redaktur : Tim Redaksi