jpnn.com, JAKARTA - Hingga Jumat (26/4), sudah 326 petugas pemilu yang meninggal dunia. Perinciannya, 253 korban berasal dari jajaran KPU yang bertugas sebagai KPPS dan 55 sisanya dari unsur Bawaslu. Dari kepolisian ada 18 personel yang meninggal dunia.
Yang memprihatinkan, berdasar laporan yang diterima KPU, salah seorang korban bernama Alhat Supawi, 32, meninggal karena bunuh diri. Alhat adalah petugas KPPS yang bertugas mengisi formulir C1 sebanyak 86 rangkap.
BACA JUGA: JAMAN Gelar Syukuran Atas Kemenangan Rakyat Dalam Pemilu 2019
Menurut laporan istrinya, Alhat tidak tahan dengan beban pekerjaan yang begitu berat. Pekerjaan sehari semalam itu membuat dia kelelahan dan berujung stres.
Alhat begitu khawatir jika di antara 86 formulir C1 tersebut ada kesalahan mengisi. Dalam kondisi itulah, dia meminum racun hingga meninggal.
BACA JUGA: Jazuli Juwaini: Kemenangan PKS untuk Umat, Rakyat dan Bangsa
BACA JUGA: Rekapitulasi Baru 43%, Selisih Suara Jokowi Vs Prabowo Sudah Lampaui Pilpres 2014
Selain Alhat, ada 307 petugas penyelenggara pemilu lainnya yang meninggal dunia. Itu diketahui berdasar data yang didapat Jawa Pos dari KPU dan Bawaslu hingga kemarin. Mereka meninggal dalam dedikasi untuk mengawal proses demokrasi Indonesia lewat pemilu serentak.
BACA JUGA: Pileg Ibarat Menu Tambahan Pilpres di Pemilu Serentak
Dari jajaran KPU, yang meninggal tersebar di 27 provinsi. Yang paling banyak terdapat di Jawa Timur dengan 62 orang, Jawa Barat (61), dan Jawa Tengah (31). Diperkirakan, sebagian besar di antara ratusan orang itu berusia di atas 40 tahun.
Penyebabnya bermacam-macam. Berdasar laporan KPU provinsi masing-masing, penyebab terbanyak adalah kelelahan. Urutan kedua adalah kecelakaan. Ada pula dua orang yang meninggal karena bunuh diri.
Selain Alhat, satu orang lagi dari Provinsi DIJ yang dilaporkan bunuh diri adalah Tugiman. Pria 52 tahun itu adalah ketua KPPS TPS 21 Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman.
Di sisi lain, upaya KPU untuk meringankan duka keluarga petugas pemilu yang meninggal membuahkan hasil. Kemenkeu tidak hanya menyetujui pemberian santunan lewat anggaran penyelenggaraan pemilu. Tapi juga menyetujui besaran nilai santunan yang akan diberikan kepada para pahlawan demokrasi itu.
Kepastian tersebut disampaikan Sekjen KPU Arif Rahman Hakim saat dikonfirmasi Jawa Pos kemarin sore. Dia menjelaskan, Menkeu Sri Mulyani sudah menandatangani SK untuk standar biaya masukan lainnya (SBML) yang diusulkan KPU. SBML itu menjadi dasar pemberian santunan kepada para penyelenggara pemilu, baik yang gugur maupun sakit.
”Kami sangat berduka sekaligus berterima kasih atas pengorbanan dan pengabdian para penyelenggara pemilu di seluruh pelosok Indonesia,” ujarnya.
Menurut Arif, para penyelenggara di bawah telah bekerja penuh dedikasi dalam mengawal demokrasi di Indonesia melalui pemilu. Kendati belum mendapatkan SK penetapan SBML, sudah bisa dipastikan nilainya sesuai dengan usulan KPU.
Yakni, Rp 36 juta akan diberikan untuk para petugas yang meninggal dan Rp 8–30 juta bagi mereka yang cacat atau sakit. ”KPU akan menyiapkan alokasi anggaran untuk santunan sebesar Rp 40 sampai 50 miliar,” lanjutnya.
Sembari menunggu SK, secara bersamaan KPU menyiapkan petunjuk teknis pembayaran santunan beserta penyiapan anggarannya. Penyiapan anggaran itu juga berlanjut pada direvisinya daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) KPU. Sebab, sejak awal tidak ada alokasi anggaran untuk santunan petugas penyelenggara pemilu.
BACA JUGA: Honorer K2 Pendukung 02 Merespons Sinis Atas Ajakan Syukuran Akbar untuk Jokowi - Ma’ruf
Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin mengaku sedih setiap membicarakan jajarannya yang meninggal dalam tugas. ”Sikap terbaik kita saat ini adalah mendoakan sambil melanjutkan tugas mereka,” tuturnya.
Bawaslu juga berupaya meringankan duka keluarga yang ditinggalkan melalui pemberian santunan. ”Ada yang sifatnya resmi dari negara. Nanti juga di semua jajaran kami akan menggalang dana,” lanjut pria asal Sidoarjo itu.
Secara bergiliran, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Ketua KPU Jatim Choirul Anam mengucapkan belasungkawa dan memberikan penghargaan. Ucapan itu ditujukan kepada 51 perwakilan keluarga penyelenggara pemilu di Jatim yang meninggal saat bertugas.
Namun, tak sampai 15 menit setelah prosesi itu selesai, kabar duka kembali datang. ’’Baru saja ada lagi (penyelenggara pemilu yang sedang menjalankan tugasnya, Red) yang dipanggil menghadap Allah SWT. Ada lima orang,’’ kata Khofifah.
Ya, jumlah penyelenggara Pemilu 2019 di Jatim yang berguguran selama tahapan pemungutan hingga penghitungan suara terus bertambah. Hingga kemarin, sudah ada 56 orang yang meninggal.
Dalam acara di Gedung Negara Grahadi itu, awalnya Pemprov Jatim menggelar silaturahmi dengan 51 wakil keluarga penyelenggara pemilu yang meninggal. Selain apresiasi, pemprov memberikan santunan masing-masing Rp 15 juta.
Karena itu pula, setelah kabar adanya tambahan petugas yang meninggal, Khofifah menginstruksi jajarannya agar keluarga yang ditinggal juga mendapat santunan. ’’Ini adalah salah satu bagian dari rasa belasungkawa kami,’’ katanya.
Khofifah juga menginstruksi seluruh jajaran pemerintah di kabupaten/kota untuk memberikan layanan prioritas kepada para penyelenggara yang tengah terbaring sakit. ’’Makanya, komunikasi antarpemerintah sangat penting,’’ tegasnya.
Bukan hanya pemprov, KPU juga memastikan memberikan perhatian kepada seluruh panitia yang mendapat musibah. Ketua KPU Jatim Choirul Anam menyatakan, bantuan dari KPU dan pemerintah pusat siap diluncurkan.
’’Insya Allah, kami juga memberikan hal serupa. Penghargaan maupun santunan sebagai bukti bahwa kami juga berduka atas musibah ini,’’ ungkapnya.
KPU Jatim juga mengapresiasi pemprov karena memberikan perhatian kepada keluarga yang terkena musibah. ’’Kami semua berduka, tapi juga bangga bahwa masih banyak orang baik yang mewakafkan tenaga, pikiran, hingga jiwa raganya untuk membangun Indonesia lewat pemilu ini,’’ katanya.
Selain 56 orang di jajaran KPU, empat pengawas di jajaran Bawaslu meninggal akibat panjangnya tahapan Pileg-Pilpres 2019 serentak di Jatim. ’’Seluruhnya meninggal akibat menjalankan tugas pengawasan,’’ kata Ketua Bawaslu Jatim M. Amin. (ris/c5/oni)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jangan Ada Lagi Korban Berguguran di Pemilu
Redaktur : Tim Redaksi