jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Arab Saudi tetap kukuh menetapkan bahwa pengajuan visa haji harus menggunakan perekaman biometrik. Proses ini dioperatori oleh perusahaan VFS (Visa Facilitation Service) Tasheel.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Nizar mengatakan, proses perekaman biometrik untuk syarat penerbitan visa haji dilakukan di seluruh provinsi. ’’Kebijakan Saudi, tahun ini seluruh jamaah haji harus direkam data biometriknya sebagai syarat pemvisaan,’’ katanya seperti diberitakan Jawa Pos.
BACA JUGA: 298 Perusahaan Katering Arab Saudi Daftar Penyedia Konsumsi Jemaah Haji Indonesia
Dia menjelaskan tim Ditjen PHU langsung menindaklanjuti ketentuan dari pemerintah Arab Saudi tersebut. Sehingga regulasi yang baru diterapkan perdana 2019 tersebut berjalan normal. Tidak sampai mengganggu proses persiapan pemberangkatan calon jamaah haji (CJH).
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Muhajirin Yanis menjelaskan sudah melakukan koordinasi dengan VFS Tasheel.
BACA JUGA: Mulai Tahun Ini, Pelunasan Biaya Haji Lewat NonTeller
Dalam pertemuan tersebut, VFS Tasheel mengatakan sudah membuka sebanyak 34 titik lokasi perekaman biometrik. Hingga saat ini provinsi yang belum ada layanan VFS Tasheel adalah Maluku, Papua, dan Papua Barat.
BACA JUGA: Urus Visa Umrah Wajib Rekam Biometrik, Biaya Rp 120 Ribu
BACA JUGA: Calon Jemaah Haji Mulai Divaksin Meningitis Sebelum Berangkat
Rencananya VFS Tasheel membuka lokasi baru di beberapa titik. Seperti di Palembang, Jogjakarta, Serang, Pekanbaru, Solo, dan Semarang. Selain itu Kemenag juga mengusulkan supaya VFS Tasheel membuka lokasi baru sebanyak 120 titik.
Seluruh usulan ini disampaikan Kemenag supaya lokasi perekaman biometrik bisa mengjangkau provinsi-provinsi yang luas. Seperti provinsi di Jawa, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan sejumlah daerah kepulauan.
’’VFS Tasheel merespon positif usulan ini. Dan akan mengkajinya,’’ jelas Muhajirin.
Diantara inovasi VFS Tasheel adalah membuka layanan perekaman yang mobile alias tidak menggunakan kantor permanen. Skema seperti ini rencananya dilakukan untuk perwakilan VFS Tasheel di Papua dan Papua Barat. Teknisnya layanan mobile services VFS Tasheel mirip seperti SIM Keliling.
BACA JUGA: Berita Terbaru soal Aturan Rekam Biometrik untuk Visa Umrah
Perekaman biometrik untuk CJH tahun keberangkatan 2019 rencananya dimulai Senin depan (11/3). Saat ini Kemenag juga telah melansir nama-nama CJH yang berhak melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) reguler.
Sehingga nama-nama yang muncul itu sudah bisa melakukan perekaman dengan pengaturan yang akan dibuat oleh Kemenag. (wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sewa Hotel untuk Jemaah Haji, Sistem Kontrak Semusim Penuh
Redaktur & Reporter : Soetomo