jpnn.com - JPNN.com JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natalie mendorong penguatan Dewan Perwakilan Daerah secara kelembagaan. Alasannya, DPD berperan menjaga persatuan dan identitas nasional.
"Indonesia bahkan jauh lebih dalam dan mengakar adalah representasi dari wilayah teritorial yang secara adminitratif terbagi kedalam 34 Provinsi dan kini tercermin dari keberadaan DPD RI," kata Grace dalam keterangan persnya kepada JPNN.com, Senin (5/9).
BACA JUGA: Bamsoet Yakin BG Bakal Mudah Lalui Fit and Proper Test Calon KaBIN
Grace menjelaskan, secara politik, representasi seluruh kepentingan anak bangsa harus terakomodir. Di DPR, representasi dari ideologi dan kepentingan politik warganegara suda diwakilkan kepada partai politik.
"Maka DPD harusnya merupakan representasi dari warna-warni identitas nasional yang membentuk ke-Indonesiaan," katanya.
BACA JUGA: Oposisi Pun Dukung Budi Gunawan
Untuk memperkuat posisi DPD, PSI pun merekomendasikan empat perubahan mendasar. Pertama, memberikan kewenangan untuk menjadi mitrastrategis (penyusunan, persetujuan, pengawasan) Presiden dalam menyusun RAPBN. Teruatama peran aktif dalam Musrembang dari tingkat Desasampai menjadi RAPJM dan RAPJP.
Kedua, memberikan kewenangan kontrol dan intervensi terhadap Peraturan dan Kebijakan Daerah yang tidak sesuai dengan identitas dan nilai kebangsaan Indonesia.
BACA JUGA: Menangis, Istri Bupati tak Mau Berangkat Haji Sendiri
Ketiga, setiap tahun menerbitkan sebuah dokumen LAPORAN KEBANGSAAN INDONESIA yang menjadi rujukan semua lembaga pemerintah dan nonpemerintah. Dokumen ini wajib menyertakan data kuantitatif mengenai indikator-indikator arah pembangunan nasional, capaian kepentingan nasional, ancaman nasional dan rumusan strategi nasional.
"Laporan ini akan menjadi rujukan penting bagi Presiden dan DPR serta bahkan kalangan usaha untuk menyusun program kerja tahunan. Dokumen terkait harus diterbitkan setiap akhir tahun," katanya.
Keempat, keanggotaan DPD harus juga memikirkan representasi kaum rentan, yang tidak akan mungkin melalui proses pemilihan: perwakilan adat, perwakilan aliran kepercayaan, perwakilan kaum difabel, perwakilan pensiunan PNS/TNI/POLRI.
"DPD akan hadir bukan lagi sekedar penjahit, tapi menjadi benang utama kebangsaan Indonesia. Tanpa itu maka jalannya gerak kebangsaan Indonesia akan jauh ditinggalkan oleh indikator-indikator ekonomi dan sosial lainnya," pungkas Grace. (jpg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sutiyoso Diganti, Pejabat BIN Ini Pilih Berhenti
Redaktur : Tim Redaksi