jpnn.com - Belum sebulan Presiden Joko Widodo memerintah, namun berbagai penolakan sudah terjadi terhadap kebijakan yang akan dilakukan. Tidak hanya elemen dari berbagai organisasi, tapi kepala daerah yang menjadi bagian dari pemerintahan ikut menolak.
1. Tolak Kenaikan Harga BBM
BACA JUGA: Datangi Bareskrim, SDA Ngaku cuma Bertamu
Tidak saja mahasiswa yang secara terus menerus melakukan aksi penolakan, namun kepala daerah juga bersuara lantang atas penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dia adalah Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo. Pria yang sebelumnya mendampingi Jokowi memimpin kota Solo itu dengan tegas menyatakan menolak. [Baca: Walikota Solo Tolak Kenaikan BBM]
Rudi bukanlah orang lain bagi Jokowi. Dia juga merupakan kader PDIP, sama dengan presiden. "Ini penting saya ingatkan karena ini sesuai janji kampanye beliau (Jokowi) dulu," kata Rudi kepada wartawan di Surakarta, Selasa (11/11).
BACA JUGA: Anggap Konyol Pembubaran FPI, Fadli Zon Sebut Ahok Anarkis
2. Moratorium Penerimaan CPNS
Aparat pemerintah yang banyak menentang adalah kebijakan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Tidak hanya para kepala daerah, tapi juga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ikut menentang kebijakan yang diwacanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN & RB).
BACA JUGA: Revisi HMP Ditolak Pimpinan DPR
"Kami seluruh rakyat Bangka Belitung menolak keras moratorium CPNS. Kebijakan ini tidak pro rakyat dan menutup hak anak bangsa untuk menjadi aparatur sipil negara," kata Tonny Purnama, sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Babel, Kamis (13/11). [Baca: Giliran Provinsi Babel Tolak Moratorium CPNS]
Sebelumnya juga Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bogor, Dwi Roman Pujo memprotes. Dwi mengatakan Kota Bogor baru memiliki 9.976 PNS, padahal idealnya, harus memiliki 11.000 PNS yang ditempatkan di seluruh instansi di Kota Bogor. [Baca: Belum Siap Moratorium CPNS]
3. Proyek Low Cost Green Car (LCGC)
Yang menentang Proyek Low Cost Green Car (LCGC) atau mobil murah ini adalah Wali Kota Bogor Bima Arya. Alasannya, proyek tersebut akan menambah rumit permasalahan macet.
Saat ini, Pemkot Bogor, Jawa Barat tengah pembenahan transportasi massal di Kota Bogor agar tidak membuat jalan macet. Dengan melanjutkan program mobil murah berarti program Pemkot Bogor akan berantakan karena dipastikan terjadinya penambahan mobil pribadi. [Baca: Wali Kota Bima Arya Tolak Kebijakan Jokowi]
“Secara pribadi saya tidak setuju. (kebijakan ini) Bertabrakan dengan urban planing yang sedang kita jalankan sekarang,” ujarnya.
4. Kartu Sakti Jokowi
Kartu Sakti Jokowi berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ternyata juga mendapat penolakan. Bupati Kutai Timur, Isran Noor tegas menolak karena program yang sama sudah ada sejak 2006 di wilayah yang dipimpinnya. [Baca: Isran Noor Tolak Kartu Sakti Ala Jokowi]
"Kalau melihat presiden membagi-bagikan kartu sakti itu, saya kasihan saja melihat rakyat harus ngantre berjam-jam. Pencitraannya melalui kartu-kartu itu melebihi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," tegasnya.
Program Kartu Sakti ini juga sempat disentil oleh kepala daerah lainnya, Bupati Bantaeng, Nurdin Abdullah. [Baca: Giliran Bupati Ini Sentil Kartu Sakti Jokowi]
"Kami tidak pakai kartu-kartu, cukup telepon 113, dokter dan perawat akan datang ke rumah pasien,” ungkap Nurdin. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bertemu Sekjen PBB, Jokowi Ungkap Sikap soal Palestina dan ISIS
Redaktur : Tim Redaksi