jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyebut selama 30-40 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi dan persebaran penduduk terpusat di Jawa dan Sumatera, khususnya di Jakarta.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Rudy S. Prawiradinata mengatakan hal itu menjadi salah satu alasan pemerintahan Presiden Jokowi merancang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
BACA JUGA: Luqman Hakim: Nama Kepala Otorita IKN Nusantara Sudah di Saku Jokowi
"Pemindahan IKN tersebut sudah dirancang sejak 2017," kata Rudy dalam Webinar Nasional yang digagas oleh Moya Institute bertajuk “Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara", Jumat (18/2).
Rudy menjelaskan beberapa tahun terakhir, kontribusi dari pulau Jawa terhadap perekonomian nasional adalah 58,75 persen.
BACA JUGA: Teras Narang: FH UKI Siap Bantu Pemerintah Sosialisasikan UU IKN
"Pemindahan IKN ini bertujuan untuk menggeser sentra perekonomian agar terjadi pemerataan," ujar Rudy.
Oleh karena itu, Rudy menegaskan pemindahan IKN akan diiringi dengan pengembangan klaster-klaster ekonomi, untuk memicu terjadinya urbanisasi ke Kalimantan Timur.
BACA JUGA: Kepala BIN Sebut IKN Nusantara Perpaduan Harmonis dan Modern
"Pertumbuhan penduduk di IKN sampai 2045 diperkirakan mencapai 1,7-1,9 juta jiwa,” ujar Rudy.
Pada tahun itu juga, kata Rudy, pertumbuhan rata-rata investasi di IKN ditargetkan mencapai 11,9 persen. Di samping itu, untuk keseluruhan wilayah Kalimantan Timur mencapai 4,2 persen.
"Penggerak ekonomi di IKN nantinya akan ditopang oleh Balikpapan dan Samarinda," tambah Rudy.
Di sisi lain, pemerhati politik dan isu-isu strategis Prof Imron Cotan menyebut pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara dapat mencegah ledakan demografis, yang berwujud social unrest.
"Warga Kalimantan Timur yang saya temui beberapa waktu lalu pun sangat mendukung pemindahan IKN ini, karena akan menciptakan peluang ekonomi, yang berkeadilan," ucap Imron.
Eks Duta Besar RI Untuk Australia dan Republik Rakyat China (RRC) itu menyatakan standar yang ditetapkan oleh WHO agar zona nyaman hunian bagi satu orang tercapai adalah sembilan sampai 50 meter persegi.
Namun, di sisi lain, Jakarta tak ideal untuk menjadi hunian yang nyaman.
Menurutnya, standar WHO menyebut dengan jumlah penduduk 11,25 juta jiwa, Jakarta memerlukan ruang publik setidaknya seluas sekitar 112,5 juta meter persegi.
"Mustahil, karena luas wilayah Jakarta hanya sekitar 661,5 kilometer persegi," ucapnya.
Imron menyebut bila ruang yang memadai itu tak terpenuhi, maka potensi pecahnya kerusuhan sosial atau social unrest tinggal menunggu waktu.
"Maka, tak heran apabila kerusuhan-kerusuhan sering terjadi di kota-kota besar, karena sempit dan padatnya penduduk cenderung membuat warga menjadi agresif. Apalagi sumber-sumber ekonomi terbatas," kata Imron. (mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia