PALU - Sorotan Kementerian PU tentang banyaknya jembatan kritis di Indonesia menyusul putusnya jembatan Tenggarong, di Kalimantan Timur ditanggapi Pelakasana Tugas (Plt) Kadis PU Sulawesi Tengah (Sulteng), Yanmart Nainggolan CESDari hasil survey, Sulteng disebut sebagai salah satu provinsi yang memiliki jembatan kritis sebanyak 41 unit.
Menanggapi temuan pusat itu, Yanmart yang ditemui, Senin (28/11) mengatakan, pihaknya tidak dapat membantah atau membenarkan begitu saja temuan itu
BACA JUGA: Daerah Ikut Pantau Jembatan Tua
Karena kata dia data yang dibeberkan oleh pusat adalah data lama tahun 2010BACA JUGA: Makanan Berformalin Masih Beredar
Yang dibangun menggunakan anggaran pusatPlt Kadis PU yang juga Kabid Bina Marga PU itu mengatakan, saat ini sudah ada sebagian jembatan-jembatan kritis di Sulteng yang sudah dan sedang dikerjakan pembangunan barunya
BACA JUGA: SatPol PP Diusulkan Ikuti Latihan Militer
Seperti jembatan Kodina menuju ke arah Pendolo, jembatan Buol, dan jembatan negeri lama di Buol.Jembatan-jembatan ini kata Yanmart kritis dalam kategori bobot dan kapasitasArtinya ada jembatan yang kritis karena ketidakmampuan menanggung daya beban lintas angkutan yang melintas di atasnyaDan ada juga masuk kategori kritis karena kapasitas jembatan yang sempit
“Sehingga harus kita lihat kritis dari sisi manaDan kalau bicara soal itu banyak memang yang ada di SultengHanya itu memang harus disurvey lagiJadinya kita belum bisa dapat katakan berapa pastinya jembatan yang kritis sebagaimana yang disebutkan di pusatTapi kalau mengatakan jembatan kritis di Sulteng itu memang ada,” akunya.
Artinya kata Yanmart, kritis akibat overload dan sempitnya jembatan bukan berarti kondisi jembatan itu secara fisik tidak layak alias rapuhMelainkan karena tidak sesuai lagi kemampuan daya pikul jembatan dengan kondisi perkembangan alat angkutan lalulintas yang melintas
“Mungkin ketika jembatan itu dibuat bukan untuk kapasitas ukuran angkutan seperti roda enam belasSehingga jembatan itu tidak layak untuk kendaraan yang berbobot seperti ituDemikian juga kalau jembatan yang berukuran sempitTentu tidak layak untuk kendaraan dalam jumlah banyak sehingga solusinya harus dibongkar dan bangun baru,” urainya.
Kondisi jembatan yang kritis dalam kategori seperti itu memang tidak bisa dipertahankanKarena sebagai penyedia infrastruktur umum, PU tidak boleh stagnan dengan kondisi yang adaNamun harus dinamis mengikuti perkembangan yang ada.
Beberapa contoh jembatan kritis kata dia yang memang sudah harus segera ditanganiAntara lain Jembatan Tawaeli I, jembatan Tawaeli III, kemudian jembatan Toboli, jembatan Pambalemo, Jembatan Kodina di Pendolo, Jembatan Buol dan jembatan negeri lama di BuolJembatan-jembatan ini kritis dengan kategori yang berbedaSelain ada yang karena ketidakmampuan menerima bobot beban dan luas jembatannya yang sempit, kemudian ada juga yang karena mengalami scoring akibat adanya galian C atau bencana alam“Kalau scoring ini akibatnya pondasi jembatan telanjang dan akhirnya kalau ada musibah banjir bisa kondisi jembatannya terancam,” jelasnya.
Khusus untuk penanganan kritis akibat scoring tentu saja berbeda dengan penanganan jembatan kritis akibat overload atau bangunan jembatan yang sempit.
Untuk kritis akibat scoring, penanganannya dilakukan lintas instansi terkaitKarena ada banyak hal yang menyebabkan kritis dari sisi scoring
“Misalnya kalau akibat galian CTentu harus ada izin yang membatasi soal galian ituTetapi tentunya untuk membatasi itu harus melibatkan lintas instansi yang terkait di dalamnya,” jelasnya.
Sementara secara anggaran, tahun 2012 nanti kata Yanmart pemerintah provinsi berencana memfokuskan penanganan jembatan-jembatan kritisOlehnya pemerintah mengalokasikan sekitar Rp6 miliar khusus untuk jembatanDari total anggaran sekitar Rp251 miliar untuk dinas PU sebagaimana yang direkomendasikan oleh gubernur dalam nota pengantar keuangan APBD 2012.
Tingginya anggaran itu kata Yanmart bisa dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah provinsi menuntaskan persoalan ketersediaan infrakstuktur di Sulteng di antaranya persoalan penanganan jembatan.
Alokasi anggaran itu cukup terbilang tinggiKarena sebelumnya dalam KUA PPAS (Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara) pemerintah hanya menyediakan sekitar Rp125 miliar untuk Dinas PU dengan rencana alokasi anggaran untuk penanganan jembatan sekitar Rp3 miliar(mda)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 115 Desa Tak Punya Sekdes
Redaktur : Tim Redaksi