42 Kada Terima Penghargaan

Kamis, 11 Februari 2010 – 17:08 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin. Foto : Abror/RUMGAPRES

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyerahkan penghargaan berupa Piala Citra Abdi Bhakti Negara kepada 42 walikota dan bupati di seluruh IndonesiaSelain Piala Citra, Presiden didampingi ibu negara, Ani Yudhoyono juga menyerahkan penghargaan “Kepeloporan dan Inovasi” kepada 3 gubernur, 2 walikota, dan 2 bupati

BACA JUGA: Boediono-Sri Mulyani Disimbolkan Anjing dan Babi



Para kepala daerah yang memperoleh penghargaan kepeloporan dan inovasi itu antara lain Gubernur Sumsel H Alex Noerdin, Gubernur NAD Irwandi Yusuf, Walikota Parepare Moh Zain Katoe, dan Bupati Merauke Johanes Gluba Gebze.

Piala Citra Abdi Bhakti Negara antara lain diberikan kepada Walikota Banda Aceh, Bupati Seluma, Walikota Tegal, Walikota Makassar, Bupati Bone, Bupati Paser, Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, dan Muara Enim
Dua jenis penghargaan itu diberikan setelah melalui proses panjang di Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN & RB).

“Penghargaan ini sebagai upaya membangun budaya dan peradaban bangsa yang baik

BACA JUGA: SBY Minta Pemberitaan Berimbang

Mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat para kepala daerah untuk terus meningkatkan pengabdiannya,” ujar SBY di Istana Negara Jakarta, Kamis (11/2).

Penghargaan yang diberikan dua tahun sekali sejak 2006 tersebut sebagai bentuk pembinaan yang dilakukan oleh MenPAN&RB kepada para kepala daerah
Ada tiga tahap sebelum penghargaan diberikan, yaitu usulan dari provinsi, penilaian oleh tim yang terdiri dari LSM, media, perguruan tinggi, dan pemerintah, putusan terakhir dilakukan oleh tim pengarah yang dipimpin MenPAN & RB.

MenPAN&RB, EE Mangindaan mengatakan ada 12 komponen penilaian dalam penghargaan tersebut

BACA JUGA: Cari Keadilan, Antasari Langsung Banding

Penilaian itu ialah tentang kebijakan deregulasi dan debirokratisasi pelayanan, penegakkan disiplin kebijakan korporasi unit pelayanan publik, pengembangan manajemen di daerah, peningkatan profesionalisme pejabat atau pegawai di bidang pelayanan public, pembangunan kemasyarakatan dan sejauh mana kesejahteraan ditingkatkan.

Komponen berikutnya mendorong pembangunann ekonomi daerah, pengembangan dan pemanfaatan e-government, penerapan standar ISO 9001 dalam pelayanan publik, kepemimpinan kepala daerah, ketersediaan sarana fisik pelayanan publik, dan pandangan para pemuka masyarakat terhadap kinerja bupati dan walikota.(gus/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Tahan Dudhie Makmum Murod


Redaktur : Soetomo Samsu

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler