5 Berita Terpopuler: Dirjen Nunuk Turun Tangan, Kabar Gembira soal Gaji PPPK 2025 Keluar, Ada 2 Poin Penting

Jumat, 10 Mei 2024 – 06:59 WIB
Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nunuk Suryani. Foto dok. Fortadikbud

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (9/5) tentang Dirjen Nunuk turun tangan karena baru 26 pemda mencairkan TPG, kabar gembira soal gaji PPPK 2025 yang bilang pejabat penting, hingga ada dua poin penting Dirjen GTK soal honorer. Simak selengkapnya!

1. Baru 26 Pemda Cairkan TPG, Dirjen Nunuk Turun Tangan, Instruksinya Tegas

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Info Terbaru soal Kontrak Kerja PPPK, Honorer Perlu Tahu, jadi Ada Solusi Bagi yang Gagal

Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) triwulan I tahun 2024 mengalaminya keterlambatan. Para guru pun rame-rame menyuarakan soal keterlambatan itu dan mendesak pemerintah segera menunaikan tugasnya.

Merespons tuntutan tersebut, Direktur Jenderal Guru dan Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani langsung turun tangan.

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Jadi Sorotan, Data Terbaru Perbandingan PNS & PPPK Keluar, Akhirnya Ribuan SK Terbit

Dirjen Nunuk mendorong pemda untuk menyalurkan dana TPG ke rekening guru sebelum batas waktu 14 hari kerja sejak dana TPG diterima di rekening Kas Umum Daerah.

Baca selengkapnya, klik link di bawah:

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Kabar Terbaru PP Manajemen ASN, Ada Pengakuan Mengejutkan, Sisa 800 Ribu Honorer Diberhentikan?

Baru 26 Pemda Cairkan TPG, Dirjen Nunuk Turun Tangan, Instruksinya Tegas

2. Kabar Gembira soal Gaji PPPK pada 2025, yang Bilang Pejabat Penting, Semoga Berkah

Sebanyak 1.366 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2023 di lingkup Pemkot Surabaya sudah menerima surat keputusan (SK) pengangkatan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengimbau ribuan PPPK yang baru menerima SK pengangkatan agar tidak mengutamakan kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugas di lingkungan pemerintahan setempat.

"Jangan sikut-sikutan dan jangan rebutan jabatan, karena ini rumah kami, tempat mencari makan di pemerintah kota, mencari kehidupan untuk keluarga di rumah kami ini," kata Eri dalam keterangan yang diterima di Surabaya, Rabu (8/5).

Baca selengkapnya, klik link di bawah:

Kabar Gembira soal Gaji PPPK pada 2025, yang Bilang Pejabat Penting, Semoga Berkah

3. Pendaftaran PPPK 2024: 2 Poin Penting dari Dirjen GTK, Honorer Tunggu Permen

Waktu terus berjalan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Anas sudah menyebutkan perkiraan pendaftaraan CPNS 2024 dan PPPK 2024 dibuka Juni atau Juli.

Belum disebutkan secara pasti dimulainya tanggal pendaftaran CPNS 2024 dan PPPK 2024.

Di tengah masa menunggu jadwal pendaftaran PPPK 2024, beredar kabar Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tetap bersikukuh menuntaskan P1 yang notabene hampir 90 persen dari swasta.

Baca selengkapnya, klik link di bawah:

Pendaftaran PPPK 2024: 2 Poin Penting dari Dirjen GTK, Honorer Tunggu Permen

4. Anak Buah Diminta Patungan Rp 1 Miliar untuk Biaya Umrah SYL, Begini Ceritanya

Saksi kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Puguh Hari Prabowo mengungkap para pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) diminta patungan Rp 1 miliar untuk membiayai kegiatan umrah SYL ke Arab Saudi.

Puguh merupakan mantan Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan.

Dia menjelaskan bahwa kegiatan umrah tersebut dilakukan SYL di sela kunjungan kerja pada sekitar akhir tahun 2022.

Baca selengkapnya, klik link di bawah:

Anak Buah Diminta Patungan Rp 1 Miliar untuk Biaya Umrah SYL, Begini Ceritanya

5. ICW Minta Jokowi Tak Ulangi Kegagalan Pemilihan Pimpinan KPK, Ingatlah Firli dan Lili yang Bobrok

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama dalam menyusun formasi Panitia Seleksi Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai hal ini berangkat dari kinerja Pansel bentukan Presiden Jokowi pada 2019 lalu yang benar-benar sarat akan kontroversi.

“Mulai dari indikasi konflik kepentingan, mengesampingkan nilai integritas saat proses penjaringan, dan tidak mengakomodasi masukan masyarakat,” kata Kurnia dalam keterangannya, Kamis (9/5).

Baca Selengkapnya, klik link di bawah:

ICW Minta Jokowi Tak Ulangi Kegagalan Pemilihan Pimpinan KPK, Ingatlah Firli dan Lili yang Bobrok

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: Honorer di Database BKN Diusulkan jadi PPPK, yang Tercecer Minta Ikut Seleksi, Piye Toh?


Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler