jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (22/5) tentang kabar baik bagi honorer Satpol PP, 750 honorer sah jadi PPPK, hingga ada percakapan agak sensitif dalam bukti kasus asusila Ketua KPU. Simak selengkapnya!
1. Pendaftaran PPPK 2024: Kabar Baik untuk Para Honorer Satpol PP
Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, merupakan salah satu pemda yang akan ikut membuka pendaftaran PPPK 2024.
Salah satu formasi yang dibuka ialah tenaga Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP.
Lantaran seleksi PPPK 2024 disediakan untuk honorer, maka hal ini menjadi kabar baik bagi para honorer Satpol PP di Kabupaten Bogor.
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Info Resmi dari BKN, PP Manajemen ASN Molor, Harap Waspada
Pendaftaran PPPK 2024: Kabar Baik untuk Para Honorer Satpol PP
2. Begini Cara Pemda agar Bisa Membayar Gaji PPPK, Oalah
Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyiapkan anggaran Rp30 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menggaji 750 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2023 yang baru saja mendapatkan surat keputusan (SK) pengangkatan.
Penyerahan SK PPPK formasi 2023 dilakukan di Lapang Cangehgar, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jabar, Rabu (22/5).
Sebanyak 750 PPPK baru tersebut terdiri 119 guru, 436 tenaga kesehatan dan 195 tenaga teknis.
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Begini Cara Pemda agar Bisa Membayar Gaji PPPK, Oalah
3. 750 Honorer Sah jadi PPPK, Langsung Mendengar soal Penyebab Pemecatan
Sebanyak 750 tenaga honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten Sukabumi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.
Penyerahan SK PPPK formasi 2023 dilakukan di Lapang Cangehgar, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jabar, Rabu (22/5).
"Ada 750 pegawai yang mendapatkan surat keputusan (SK) pengangkatan PPPK formasi 2023. Mereka sebelumnya telah mengikuti seleksi dan pengujian serta dinilai lolos dan layak untuk diangkat menjadi PPPK," kata Bupati Sukabumi Marwan Hamami di Sukabumi, Rabu.
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
750 Honorer Sah jadi PPPK, Langsung Mendengar soal Penyebab Pemecatan
4. Kasus Asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Konon Ada Bukti Percakapan Agak Sensitif
Kuasa hukum korban kasus asusila oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari, Aristo Pangaribuan mengaku sedang menyiapkan alat bukti tambahan terkait perkara itu.
Aristo menyebut penambahan alat bukti dilakukan sebagai respons atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam persidangan perdana kasus tersebut di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang dinilai berjalan dinamis.
"Kami menambahkan sekitar empat atau lima alat bukti yang cukup krusial, dan menjadi topik dari pertanyaan, yang mendominasi topik pertanyaan," ujar Aristo di Kantor DKPP RI, Jakarta, Rabu (22/5).
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Kasus Asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Konon Ada Bukti Percakapan Agak Sensitif
5. Viral Keterangan Saka Tatal Korban Salah Tangkap, Begini Respons Polda Jabar
Polda Jawa Barat menanggapi keterangan Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon yang sudah bebas dan mengaku tidak terlibat dalam pembunuhan yang terjadi pada 2016 silam.
Pernyataan Saka itu viral lantaran mengaku mendapat penyiksaan dari penyidik dan dipaksa mengaku sebagai pelaku pembunuhan sejoli Vina dan Rizky alias Eky.
Merespons pernyataan Saka, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abast meminta kepada masyarakat untuk tidak tergiring atas opini yang terbentuk.
Baca Selengkapnya, klik link di bawah:
Viral Keterangan Saka Tatal Korban Salah Tangkap, Begini Respons Polda Jabar
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: Rumor Menyebar, 770 Ribu Honorer Tak Terakomodasi, Pendaftaran CPNS 2024 Mengejutkan
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul