5 Berita Terpopuler: Seluruh Honorer Terdata BKN jadi PPPK? Ini Kabar Terbaru PP Manajemen ASN, Ternyata Jatahnya Sebegini

Kamis, 23 Mei 2024 – 06:33 WIB
Pendaftaran PPPK 2024 merupakan peluang honorer yang masuk database BKN berubah status jadi ASN. Ilustrasi ASN: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (22/5) tentang seluruh honorer di database BKN jadi PPPK? ternyata tak semudah itu, ada kabar terbaru dari PP Manajemen ASN, hingga ada jatah 1 jutaan untuk honorer yang ingin jadi PPPK. Simak selengkapnya!

1. Seluruh Honorer di Database BKN jadi PPPK 2024? Tidak Semudah Itu, Ferguso

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Formasi Khusus CPNS Membeludak, Pemerintah Diminta Adil, Ada yang Tak Mungkin jadi PPPK 2024

Jutaan honorer sudah terlalu sering mendapatkan angin surga bahwa tahun ini akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2024.

Bukan hanya pernyataan pejabat, tetapi juga secara regulasi. Amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 bahwa penataan non-ASN harus tuntas akhir Desember 2024 juga memberikan angin surga bagi para honorer.

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Rumor Menyebar, 770 Ribu Honorer Tak Terakomodasi, Pendaftaran CPNS 2024 Mengejutkan

Mari, simak lagi beberapa poin penting kesimpulan rapat kerja Komisi II DPR RI dan KemenPAN-RB pada Rabu, 13 Maret 2024.

Baca selengkapnya, klik link di bawah:

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Info Resmi dari BKN, PP Manajemen ASN Molor, Harap Waspada

Seluruh Honorer di Database BKN jadi PPPK 2024? Tidak Semudah Itu, Ferguso

2. Jatah Honorer di PPPK 2024 Hanya 1 Jutaan, TMT 2019 Ikut Seleksi CPNS

Jatah honorer di PPPK 2024, hanya satu jutaan. Pemerintah pun didesak untuk memprioritaskan honorer dengan masa kerja di atas enam tahun untuk mengisi formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun ini.

"Pemerintah harus mengutamakan honorer K2 dan non-K2, karena mereka paling lama bekerja, " kata Dewan Pembina Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia (FHNK2I) Nurul Hamidah kepada JPNN.com, Rabu (22/5).

Dia mengungkapkan pihaknya berulang kali memohon kepada semua pihak, mulai dari PGRI, DPRD maupun DPR-RI, dan pemerintah untuk memberi kesempatan terhadap honorer diangkat menjadi ASN PPPK.

Baca selengkapnya, klik link di bawah:

Jatah Honorer di PPPK 2024 Hanya 1 Jutaan, TMT 2019 Ikut Seleksi CPNS

3. Wahai Honorer, Inilah Kabar Terbaru PP Manajemen ASN

Saat Rapat Kerja di Komisi II DPR, Rabu 13 April 2024, MenPAN-RB Azwar Anas mengatakan pembahasan Rancangan PP Manajemen ASN sudah memasuki tahapan akhir dan ditargetkan akhir April 2024 sudah diterbitkan.

Diketahui, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mengamanatkan sejumlah regulasi turunan UU tersebut, termasuk PP Manajemen ASN, harus sudah terbit paling lama 6 bulan terhitung sejak 31 Oktober 2023.

Pasal 68 UU ASN menyatakan,”Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Baca selengkapnya, klik link di bawah:

Wahai Honorer, Inilah Kabar Terbaru PP Manajemen ASN

4. Pendaftaran PPPK 2024: Saran Pak Usman untuk Honorer Kurang Persyaratan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdulah Azwar Anas mengatakan pendaftaran PPPK 2024 kemungkinan dibuka pada Juni atau Juli.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur, termasuk salah satu pemda yang ikut membuka pendaftaran calon ASN itu.

Pemkab PPU sudah mengusulkan 3.852 tenaga honorer untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2024.

Baca selengkapnya, klik link di bawah:

Pendaftaran PPPK 2024: Saran Pak Usman untuk Honorer Kurang Persyaratan

5. Forum Guru di Yogyakarta Mengadukan Masalah TPP ke Ombudsman

Forum guru di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).

Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan ORI DIY Jaka Susila mengakui adanya laporan dari forum guru tersebut.

"Dua minggu lalu masuk laporan ke ORI DIY, saat ini masih dalam pemeriksaan di tim riksa," kata Jaka, Rabu (22/5).

Baca Selengkapnya, klik link di bawah:

Forum Guru di Yogyakarta Mengadukan Masalah TPP ke Ombudsman

BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: Daftar Verval Honorer BKN Keluar, yang Non-Database Jangan Berharap, soal PPPK Part Time Bagaimana?


Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler