jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (27/9) tentang kebutuhan ASN 2,4 juta, guru lulus PG bisa tenang pada seleksi PPPK 2022, hingga ada peringatan untuk kuasa hukum Lukas Enemb, jangan sampai lewat. Simak selengkapnya!
Jangan lupa ya, tetap pakai masker saat bepergian, rutin mencuci tangan dan menjaga jarak karena pandemi Covid-19 belum berakhir.
1. Pendataan Non-ASN Dibelit Masalah Rumit, Oh Slip Gaji Honorer
Hingga saat pendataan non-ASN di instansi pemerintah pusat dan pemda yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih berproses.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Honorer K2 Wajib Tahu, Penyebab Sulitnya Pendataan Non-ASN, Lebih Parah
Dalam situs resmi BKN dijelaskan bahwa pendataan non-ASN merupakan tindak lanjut dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK, terhitung mulai 28 November 2023.
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Banyak Data Guru PG Bermasalah, Penyebabnya Tak Diduga, Ternyata
Pendataan Non-ASN Dibelit Masalah Rumit, Oh Slip Gaji Honorer
2. Seleksi PPPK 2022 Hanya untuk Honorer, Guru Lulus PG Bisa Tenang Nih
Seleksi PPPK 2022 formasi guru dibuat tertutup. Artinya, hanya guru honorer yang bisa mendaftar jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu.
Jika belum masuk data pokok pendidikan (dapodik) atau bukan honorer K2 di dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) maka tidak dibolehkan mendaftar.
Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen menjelaskan hampir semua seleksi ASN menggunakan standar mekanisme yang sama.
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Seleksi PPPK 2022 Hanya untuk Honorer, Guru Lulus PG Bisa Tenang Nih
3. Keberadaan Ipda Arsyad di Rumah Dinas Ferdy Sambo, Terungkap
Mantan Kasubnit I Unit I Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ipda Arsyad Daiva Gunawan harus menerima sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama tiga tahun.
Ipda Arsyad terseret kasus Irjen Ferdy Sambo.
Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah mengatakan selain dijatuhi sanksi administrasi, Arsyad menerima sanksi etika dari pimpinan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), yaitu perbuatan pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Keberadaan Ipda Arsyad di Rumah Dinas Ferdy Sambo, Terungkap
4. Paulus Waterpauw Peringatkan Kuasa Hukum Lukas Enembe, Jangan Lewat 2 x 24 Jam
Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menyomasi tim kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe (LE).
Somasi itu terkait tudingan bahwa Waterpauw terlibat dalam proses penetapan tersangka Lukas Enembe oleh KPK.
Mantan Kapolda Papua itu hanya memberikan waktu dua hari bagi penudingnya untuk memberikan klarifikasi.
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Paulus Waterpauw Peringatkan Kuasa Hukum Lukas Enembe, Jangan Lewat 2 x 24 Jam
5. Usulan Formasi PPPK 2022 di Bawah 50 Persen, Kebutuhan ASN 2,4 Juta
Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) membutuhkan 2,4 juta guru aparatur sipil negara (ASN).
Sayangnya, usulan kebutuhan formasi PPPK 2022 sangat minim. Kemendikbudristek pun mendorong Pemda untuk mengajukan formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) secara optimal.
“Di satuan pendidikan negeri, angka kebutuhan guru yang dibutuhkan, yaitu 2,4 juta," ungkap Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani, Selasa (27/9).
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Usulan Formasi PPPK 2022 di Bawah 50 Persen, Kebutuhan ASN 2,4 Juta
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: BKN Ungkap Keanehan dalam Pendataan Honorer, Ada Hal Krusial, MenPAN-RB Khawatir
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi