jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (15/7) tentang empat point soal kontrak PPPK terungkap, Menteri Anas mengaku salah soal jumlah honorer, hingga pemindahan makam Pangeran Diponegoro tak ada manfaatnya. Simak selengapnya!
Jangan lupa ya, tetap pakai masker saat bepergian, rutin mencuci tangan dan menjaga jarak karena pandemi Covid-19 belum berakhir.
1. Dirjen Nunuk Minta Masa Kontrak PPPK Guru Diperpanjang, Jawaban Deputi KemenPAN-RB Mengejutkan
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nunuk Suryani meminta perpanjangan kontrak PPPK sampai usia 60 tahun secara otomatis.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Bulan Depan PPPK Bakal Girang, tetapi Honorer Menjerit, Astagfirullah
Sistem perpanjangan ini diharapkan Dirjen Nunuk bisa mengefisiensikan proses rekrutmen PPPK guru.
Usulan perpanjangan tersebut diajukan Dirjen Nunuk kepada Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) lewat suratnya Nomor : 2507/B/GT.01.03/2023 tertanggal 4 Juli.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Honorer Wajib Diangkat PNS, Murni atau Jebakan? Ada Solusi Menarik
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Dirjen Nunuk Minta Masa Kontrak PPPK Guru Diperpanjang, Jawaban Deputi KemenPAN-RB Mengejutkan
2. 2 Penyebab Jumlah Honorer Melimpah, Menteri Anas Mengakui Kesalahannya, Oh
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas membeberkan mengenai dua penyebab jumlah tenaga honorer atau non-ASN di instansi pemda begitu melimpah.
Saat memberikan sambutan di acara Peresmian Bersama 14 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang ditayangkan di kanal Youtube KemenPAN-RB, Kamis (13/7), Azwar Anas menyinggung mengenai target menciptakan birokrasi berkelas dunia.
Agar target tersebut bisa tergapai, dia menjelaskan mengenai pentingnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang harus ditopang oleh digitalisasi di seluruh unit pelayanan kepada masyarakat.
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
2 Penyebab Jumlah Honorer Melimpah, Menteri Anas Mengakui Kesalahannya, Oh
3. AHY Soroti Penegakan Hukum era Jokowi, Anas Urbaningrum Bilang Begini
Calon Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum mengaku penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih baik dari pemerintahan sebelumnya.
Dia mengatakan itu demi menanggapi pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menyebut ada tebang pilih dalam menegakkan hukum selama era Presiden Jokowi.
"Saya menilai lebih maju,” ujar Anas ditemui awak media di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7).
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
AHY Soroti Penegakan Hukum era Jokowi, Anas Urbaningrum Bilang Begini
4. Korupsi Pengadaan Sapi Bunting di Sumbar, Nih Tersangkanya
Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kejati Sumbar) menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sapi bunting tahun 2021.
Penetapan status tersangka itu disampaikan Kajati Sumbar Asnawi saat memberikan keterangan pers di Padang, Jumat malam (14/7).
"Berdasarkan hasil penyidikan serta dua alat bukti yang kami peroleh maka hari ini ditetapkan tiga nama sebagai tersangka," kata Asnawi.
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Korupsi Pengadaan Sapi Bunting di Sumbar, Nih Tersangkanya
5. Prabowo Berencana Pindahkan Makam Pangeran Diponegoro, Sejarawan: Tidak Ada Manfaatnya
Rencana Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto untuk memindahkan makam Pangeran Diponegoro dari Makassar ke Yogyakarta mendapat dari sejarawan Andi Achdian.
Menurut Andi, rencana pemindahan makam Pangeran Diponegoro merupakan upaya untuk menghilangkan peninggalan yang berharga.
Lebih dari itu, Andi menyebut tindakan tersebut dapat merusak sejarah yang sudah ada.
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Prabowo Berencana Pindahkan Makam Pangeran Diponegoro, Sejarawan: Tidak Ada Manfaatnya
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: Ada ASN Full Time dan PPPK Paruh Waktu, Alasan Pemerintah Bikin Heran, 2 Forum Bertemu MPR
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul