jpnn.com, JAKARTA - Selamat akhir pekan pembaca setia JPNN. Sambil berlibur bisa sambil membaca lima berita terpopuler di JPNN.com berikut ini:
BACA JUGA: Honorer yang Lolos PPPK Ada yang Usia Pensiun, Masih Menunggu Kejelasan dari Pemerintah
1. Kepala BKN Sedih Memikirkan 51 Ribu PPPK dari Honorer K2
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengaku sedih memikirkan nasib 51 ribu PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) hasil seleksi tahap satu Februari 2019.
BACA JUGA: TNI AU Memperbarui Pesawat Tempur F-16 jadi Lebih Canggih
Dia tidak tega bila 51 ribu PPPK dari jalur honorer K2 ini dilangkahi dua kali.
Baca selengkapnya, klik link di bawah ini :
BACA JUGA: Waspada, Dua Obat Ilegal ini Marak Beredar di Klinik
Kepala BKN Sedih Memikirkan 51 Ribu PPPK dari Honorer K2
2. Habib Rizieq Pulang jika Semua Sudah Aman
Massa aksi 212 menggelar unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Jumat (21/2).
Massa gabungan Front Pembela Islam (FPI), PA 212, dan GNPF-Ulama itu menuntut pemerintah segera menyelesaikan kasus korupsi yang menjadi sorotan publik.
Salah satu orator dari atas mobil komando sempat menyinggung soal Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab yang kini masih berada di Arab Saudi.
Baca selengkapnya, klik link di bawah ini:
Orator Aksi 212: Habib Rizieq Pulang jika Semua Sudah Aman
3. Massa Aksi 212 Bubar dengan Perasaan Kecewa
Aksi 212 yang digelar di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha atau sekitar Istana Negara bubar dengan tertib sebelum pukul 18.00 WIB, Jumat (21/2).
Pada pukul 17.00, massa berangsur meninggalkan lokasi. Massa yang mayoritas berasal dari Persaudaraan Alumni (PA) 212, FPI, dan GNPF Ulama itu membubarkan diri dengan rasa kecewa
Baca selengkapnya, klik link di bawah ini :
Massa Aksi 212 Bubar dengan Perasaan Kecewa, Siap Jihad?
4. Pemerintah Tolak Serahkan DIM Revisi UU ASN
Sepertinya Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan pintu masuk honorer K2 jadi PNS akan mentok di tengah jalan.
Indikasinya diperlihatkan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana yang ditemui JPNN.com di kantornya, Kamis (20/2).
Menurut Bima, tidak semudah itu pemerintah menyetujui usulan revisi UU ASN yang merupakan inisiatif DPR RI. Banyak pertimbangan yang harus dianalisis pemerintah.
Baca selengkapnya, klik link di bawah ini :
Pemerintah Tolak Serahkan DIM Revisi UU ASN, Ini Alasannya
5. Ketum PB PGRI Soroti soal NUPTK, PPPK, Revisi UU ASN
Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) mendesak agar syarat harus punya NUPTK (nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan) bagi guru honorer untuk mendapatkan gaji dari dana BOS, ditinjau ulang.
Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi menilai, banyak guru honorer sulit untuk memenuhi persyaratan tersebut.
Baca selengkapnya, klik link di bawah ini :
Di Depan Wapres, Ketum PB PGRI Soroti soal NUPTK, PPPK, Revisi UU ASN
Redaktur & Reporter : Natalia