jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (26/7) tentang mekanisme penyelesaian honorer dalam RUU ASN diuji publik, PPPK paruh waktu ditolak, hingga jangan kaget soal kenaikan gaji PPPK dua tahun.
Simak selengkapnya!
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: PermenPAN-RB Terbit, Syarat PPPK Menerima Gaji Berkala Muncul, Ada soal Dapodik
1. Honorer Demo Tolak PPPK Paruh Waktu, Desak Pemerintah Bertindak Sebelum Pemilu
Honorer K2 teknis administrasi menolak PPPK paruh waktu. Penolakan itu disampaikan Ketum DPP Forum Honorer Tenaga Teknis Administrasi Kategori Dua (FHTTA-K2) Indonesia Riyanto Agung Subekti saat melakukan aksi di Patung Kuda, Jakarta, Rabu (26/7).
Aksi honorer K2 ini tergabung dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Isu Panas Muncul Jelang Pendaftaran CPNS, Jumlah PNS Turun, Honorer Pasti Lega
Honorer Demo Tolak PPPK Paruh Waktu, Desak Pemerintah Bertindak Sebelum Pemilu
2. RUU ASN Diuji Publik, Ada 3 Mekanisme Penyelesaian Honorer
Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) kini masuk tahapan uji publik. Uji publik revisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara perdana dilaksanakan di Universitas Negeri Semarang (UNNES), Rabu (26/7).
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Alex Denni mengungkapkan ada tujuh klaster yang menjadi pembahasan dalam RUU ini.
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
RUU ASN Diuji Publik, Ada 3 Mekanisme Penyelesaian Honorer
3. Tanggal Penentuan Nasib Makin Dekat, Massa Honorer Siap Demo Besar-besaran Rabu, 26 Juli 2023 – 09:28 WIB
Massa honorer di Provinsi Banten menyiapkan aksi demo besar-besaran di Gedung DPR RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Aksi unjuk rasa yang rencananya melibatkan 10 ribu massa honorer itu berkaitan dengan kebijakan penghapusan honorer atau non-ASN di seluruh instansi pemerintahan, pusat dan daerah per 28 November 2023.
Para non-ASN dari Banten itu merupakan bagian dari sekitar 2,3 juta honorer khawatir terkena Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK massal jika kebijakan penghapusan non-ASN benar-benar diterapkan per 28 November 2023 mendatang.
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
4. Tak Semua PPPK 2 Tahun Nilai Baik Terima Kenaikan Gaji Berkala, Jangan Kaget
Terbitnya PermenPAN-RB Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja membuat lega para ASN PPPK.
Pasalnya, PermenPAN-RB Nomor 7 Tahun 2023 yang diteken MenPAN-RB Azwar Anas pada 7 Juli dan diundangkan dalam lembaran negara 18 Juli 2023 itu mengatur pemberian kenaikan gaji berkala kepada PPPK yang sudah bekerja lebih dari 2 tahun.
Lebih menyenangkan lagi, ada aturan mengenai kenaikan gaji istimewa bagi PPPK yang mendapat penilaian kinerja “sangat baik”.
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Tak Semua PPPK 2 Tahun Nilai Baik Terima Kenaikan Gaji Berkala, Jangan Kaget
5. Pemprov Jateng Angkat Guru Honorer jadi PPPK secara Bertahap
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengangkat 13.302 guru tidak tetap SMA/SMK/SLB negeri maupun swasta menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pengangkatan PPPK itu dilakukan secara bertahap pada 2021-2023.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng Uswatun Hasanah menjelaskan dari jumlah itu, 8.812 orang merupakan guru tidak tetap sekolah negeri.
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Pemprov Jateng Angkat Guru Honorer jadi PPPK secara Bertahap
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: Kabar Terbaru Kuota CPNS 2023 & PPPK, Pasti Ada yang Kecewa, Kapan Reformulasi?
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul