jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (20/11) tentang modus penipuan menyasar peserta tes PPPK 2023, para ASN bisa langsung terima pensiunan tanpa mengurus dokumen, hingga honorer tendik sudah diusulkan masuk dalam PP Turunan UU ASN. Simak selengkapnya!
1. Honorer Tendik Sudah Diusulkan Masuk Dalam PP Turunan UU ASN Baru, Semoga Positif
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Tak Bisa Dicontoh, UU ASN Belum Selesaikan Masalah Honorer, tetapi Ada Harapan
Honorer tendik sudah diusulkan masuk dalam PP turunan UU ASN baru. Ada harapan dengan masuknya tendik, maka jalan menuju ASN PPPK makin mudah.
Menurut Ketua Forum Tenaga Kependidikan (Tendik) Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI) Nasional Renny, usulan tersebut langsung disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas dan pimpinan Komisi II DPR RI.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Masalah Honorer seperti Amuba, K2 Bakal Digeser, Ada yang Naik Pangkat
"Alhamdulillah, kami lega karena baik pemerintah maupun DPR RI memberikan respons positif," kata Renny kepada JPNN.com, Senin (20/11).
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Honorer Tendik Sudah Diusulkan Masuk Dalam PP Turunan UU ASN Baru, Semoga Positif
2. Inilah Modus Penipuan Lagi Tren, Menyasar Peserta Tes PPPK 2023
Beberapa pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dan BKN sudah berulang kali mengingatkan para peserta seleksi CPNS 2023 dan PPPK 2023 agar tidak tergiur iming-iming dari pihak yang mengaku bisa menjamin kelulusan dengan syarat membayar sejumlah uang.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum KemenPAN-RB Sri Rejeki Nawangsasih mengatakan pihaknya sudah menyampaikan dari awal pendaftaran seleksi bahwa tidak ada pungutan biaya dalam seleksi CPNS dan PPPK.
Dia menegaskan bahwa peserta seleksi tidak dipungut biaya, seleksi berlangsung transparan, serta tidak ada celah bagi oknum yang menjanjikan kelulusan.
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Inilah Modus Penipuan Lagi Tren, Menyasar Peserta Tes PPPK 2023
3. Detik-Detik Minibus Tertabrak KA Probowangi yang Menewaskan 11 Orang, Ini Daftar Korban
Sebanyak 11 penumpang minibus Isuzu Elf berpelat N-7646-T tewas tertabrak KA Probowangi di Desa Ranupakis, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Minggu (19/11) malam.
Pihak Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang mendata identitas korban kecelakaan.
"Ada 11 korban meninggal dan empat orang mengalami luka berat akibat kejadian kecelakaan tersebut," kata Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang AKBP Agus Gede Made Artha, Senin dini hari.
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Detik-Detik Minibus Tertabrak KA Probowangi yang Menewaskan 11 Orang, Ini Daftar Korban
4. Para ASN Bisa Langsung Terima Pensiunan, tak Perlu Urus Dokumen Lagi
Para pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai 1 Januari 2024 nanti tidak perlu repot mengurus dan menyiapkan dokumen untuk mendapatkan hak pensiunnya.
Sebab, PT Taspen sudah meluncurkan program pembayaran pensiun ASN yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) tanpa dokumen di wilayah Jakarta, Sumbagsel, dan Sulawesi Ambon Papua (Sulampua).
Peluncuran program tersebut dilaksanakan di BW Luxury Hotel, Kota Jambi, pada Sabtu (18/11).
Ariyandi, Direktur Operasional PT Taspen mengatakan, inovasi ini untuk memudahkan para pensiunan ASN dalam mengambil haknya di Taspen.
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Para ASN Bisa Langsung Terima Pensiunan, tak Perlu Urus Dokumen Lagi
5. Peluang Memakzulkan Presiden Jokowi Terbuka, Formappi: Tantangan Bagi DPR
Sejumlah pakar hukum tata negara (HTN) mengungkapkan pemakzulan atau pelengseran terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memenuhi unsur konstitusi.
Hal itu disebabkan presiden secara kasat mata terlibat dalam upaya pemenangan pasangan Prabowo Subianto dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai pernyataan tersebut bisa dikatakan sebagai amunisi bagi DPR untuk membangun langkah-langkah nyata demi mengevaluasi secara serius kebijakan Presiden Jokowi yang dianggap merugikan rakyat, bangsa, dan negara.
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Peluang Memakzulkan Presiden Jokowi Terbuka, Formappi: Tantangan Bagi DPR
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: Jelang Pengangkatan jadi PPPK, Honorer K2 Gerah & Kesal, Apa Maksudnya?
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul