jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (10/2) tentang muncul usulan batas bawah dan atas gaji PPPK, guru lulus PG PPPK melontarkan kritis pedas, hingga demo siap digelar guru PPPK.
Simak selengkapnya! Jangan lupa ya, tetap pakai masker saat bepergian, rutin mencuci tangan dan menjaga jarak karena pandemi Covid-19 belum berakhir.
1. Guru Lulus PG Seleksi PPPK Siap Demo, Ah jadi Ingat Pesan & Janji Politisi Senayan
Para guru lulus passing grade (PG) seleksi PPPK 2021 tampaknya sudah kehabisan stok kesabaran.
Mereka menyiapkan aksi unjuk rasa atau demonstrasi akhir Februari, dipicu ketidakjelasan jadwal pengumuman hasil seleksi PPPK Guru 2022.
Pada seleksi PPPK 2021 terdapat 193.954 guru yang lulus PG, tetapi tidak mendapatkan formasi.
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Guru Lulus PG Seleksi PPPK Siap Demo, Ah jadi Ingat Pesan & Janji Politisi Senayan
2. Megawati, Ganjar, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Honorer Dihapus November? Oh, Jangan
Sudah banyak politisi di Senayan yang lantang bersuara membela tenaga honorer. Nyaris, tidak ada politisi yang menyatakan setuju tenaga honorer dihapus dalam waktu dekat.
Sesuai amanat PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terhitung mulai 28 November 2023 tidak ada istilah honorer dan tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN).
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Megawati, Ganjar, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Honorer Dihapus November? Oh, Jangan
3. Sistem Penggajian PPPK Bakal Berubah, Usul Ada Batas Bawah & Maksimal Rp 6 Juta
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan asosiasi pemda masih terus merumuskan kebijakan dalam penyelesaian masalah tenaga honorer. Isu paling menonjol ialah terkait anggaran untuk gaji PPPK.
Wakil ketua umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Ahmed Zaki Iskandar mengungkapkan dalam pembahasan ada usulan agar gaji PPPK tidak dipatok di angka tertentu. Sebab, kemampuan pemda berbeda-beda.
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Sistem Penggajian PPPK Bakal Berubah, Usul Ada Batas Bawah & Maksimal Rp 6 Juta
4. Kritik Pedas Guru Lulus PG Seleksi PPPK untuk Pemerintah, Maaf, Jangan Tersinggung
Pascapenundaan pengumuman hasil seleksi PPPK guru, kemarahan honorer belum terobati. Para guru lulus PG tidak sungkan-sungkan mengeritik pemerintah yang dinilai tidak becus dalam menjalankan program satu juta PPPK guru.
Ketua forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (GLPGPPPK) Kabupaten Kebumen Musbihin mengaku amarahnya naik ke ubun-ubun begitu dapat informasi bahwa data peserta prioritas satu (P1) hingga prioritas empat (P4) dan hasil seleksinya belum diterima Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Tanggal 8 Februari saja data belum diserahkan Kemendikbudristek ke BKN. Jadi, sumber masalahnya ternyata Kemendikbudristek ya," seru Musbihin kepada kepada JPNN.com, Jumat (10/2).
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Kritik Pedas Guru Lulus PG Seleksi PPPK untuk Pemerintah, Maaf, Jangan Tersinggung
5. Firli: Saya Sudah Sampaikan, tidak Pernah Ada Janji Satu Kata pun
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menyatakan tidak pernah menjanjikan apa pun kepada Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe, tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Provinsi Papua.
"Saya sudah sampaikan tidak pernah ada janji satu kata pun," kata Firli di Jakarta, Kamis (9/2).
Firli Bahuri mengatakan bahwa pihaknya hanya melakukan penegakan hukum dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Firli: Saya Sudah Sampaikan, tidak Pernah Ada Janji Satu Kata pun
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: Nasib SK PPPK Guru Belum Jelas, tetapi Ada Sisi Positif untuk P1, Prof Nunuk Sudah Tahu?
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul