jpnn.com - Informasi seputar pendaftaran PPPK 2024 menjadi berita paling terpopuler pada Jumat (4/10/2024).
Selain itu ada pemberitaan tentang akun Fufufafa yang menjelekkan Prabowo Subianto yang kini jadi presiden terpilih RI.
BACA JUGA: Pembunuh Wanita yang Ditemukan dalam Lemari di Jambi Tertangkap, Dia Ternyata
Kemudian ada soal laman Wikipedia Rastastia diacak-acak seusai lembaga pendidikannya memberi gelar doktor kehormatan kepada Raffi Ahmad.
Berikut kami sajikan lima berita terpopuler seharian kemarin.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Jejak Klub Indonesia di China, Ada Si Rambut Kuncir, Honorer jadi PPPK
1. Pendaftaran PPPK 2024 Sudah Muncul 2 Masalah Serius
Hingga hari ketiga masa pendaftaran PPPK 2024 gelombang pertama, sudah muncul dua masalah serius yang dialami sebagian pelamar.
BACA JUGA: Bicara Kehutanan Berkelanjutan Demi Mencegah Deforestasi, Irwan Demokrat Ungkap 5 Tantangan & Solusi
Diketahui, pendaftaran PPPK 2024 gelombang pertama dibuka 1-20 Oktober 2024, diperuntukkan bagi pelamar prioritas (pelamar prioritas guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), eks honorer K2, dan tenaga non-ASN atau honorer yang masuk database BKN.
Nah, 2 masalah yang muncul berkaitan dengan pelamar kategori prioritas satu (P1) dan honorer K2.
Berikut dua masalah serius yang muncul hingga hari ketiga masa pendaftaran PPPK 2024.
Berita selengkapnya: Pendaftaran PPPK 2024, Sudah Muncul 2 Masalah Serius, Sungguh Kasihan
2. Akun Fufufafa yang Menjelekkan Prabowo
Kolumnis kondang Dahlan Iskan disentil guru besar lantaran belum pernah menulis soal akun Fufufafa yang menghebohkan jagat maya tanah air itu.
Menurut Dahlan, seorang guru besar menegurnya di ruang tunggu Bandara Soekarno Hatta, ketika sama-sama akan ke Aceh pada Rabu (2/10/2024).
"Sampai hari ini Disway belum membahas Fufufafa," kata Dahlan menirukan teguran sang guru besar.
"Saya tertegun. Fufufafa," lanjutnya, dikutip dari esainya pada kolom Disway edisi Kamis (3/10/2024).
Berita selengkapnya di sini: Fufufafa Memang Penuh Persoalan, Menjelekkan Prabowo
3. Laman Wikipedia Rastastia Diacak-acak
CEO Universal Institute of Professional Management (UIPM) Rastastia Nur Alangan menjadi sorotan setelah lembaganya memberikan gelar doktor kehormatan atau honoris causa (D.r. h.c.) kepada Raffi Ahmad.
Naskah profil Rastastia di Wikipedia pun menjadi sasaran vandalisme gegara institusi yang mengaku sebagai perwakilan United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) itu menggelari Raffi dengan doktor honoris causa.
Melalui pesan singkat WhatsApp, Rastastia menyampaikan kekecewaannya terhadap Wikipedia yang membiarkan vandalisme pada halaman tentang profil pribadinya.
Rastastia Nur Alangan menyoroti perubahan di laman Wikipedia yang menyebutnya sebagai 'jenderal gadungan' itu.
Berita selengkapnya di sini: Laman Wikipedia Rastastia Diacak-acak Seusai Beri Gelar Doktor kepada Raffi Ahmad
4. Mereka yang Ingin Perubahan Dianggap Pengkhianat
Program relokasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, menyisakan masalah hak asasi manusia (HAM) bagi mereka yang pro maupun kontra. Sudah banyak narasi yang memunculkan pihak yang bertahan atas kampungnya. Namun, bagi mereka yang menerima relokasi, ternyata tak lebih parah penderitaannya. Padahal visi mereka hanya satu, ingin hidup yang lebih baik.
Seperti Juliana, warga Kampung Pasir Panjang, Kecamatan Sembalung, Pulau Rempang. Dia harus menerima hukuman sosial karena menerima program relokasi dari Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Janda tiga anak itu diasingkan dari kampung halamannya bahkan dianggap pengkhianat oleh warga setempat.
Berita selengkapnya di sini: Mereka yang Ingin Perubahan, Diasingkan hingga Dianggap Pengkhianat
5. TPDI Minta MPR Batalkan Pelantikan Gibran
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara Petrus Selestinus SH meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) membatalkan pelantikan Gibran Rakabuming jadi wakil presiden.
Menurutnya, MPR adalah pemegang kedaulatan rakyat sekaligus pengemban fungsi representasi rakyat, bukan lembaga tukang stempel hasil Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa Pilpres.
"Namun, MPR itu memiliki kewenangan untuk menyerap aspirasi rakyat guna memberikan penilaian akhir terhadap seluruh tahapan dalam proses demokrasi yang sedang berjalan terkait pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024, apakah masih layak dan beralasan hukum untuk dilantik atau tidak," kata Petrus dalam rilisnya, Jumat (4/10/2024).
Berita selengkapnya di sini: 7 Alasan TPDI Minta MPR Batalkan Pelantikan Gibran Jadi Wapres
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam