jpnn.com - Juru Bicara DPP Partai Demokrat Irwan mengungkap sejumlah tantangan serta solusi dalam pengelolaan kehutanan berkelanjutan demi mencegah deforestasi, sekaligus menghadapi tantangan perubahan iklim.
Irwan mengatakan dalam memerangi deforestasi dan mendorong kehutanan berkelanjutan di Indonesia secara efektif memerlukan upaya untuk mengatasi beberapa tantangan potensial.
BACA JUGA: Irwan Demokrat: Kebijakan Kehutanan Harus Komprehensif Guna Mengatasi Deforestasi & Perubahan Iklim
"Untuk mengatasi masalah ini memerlukan solusi terpadu yang mencakup strategi hukum, teknologi, ekonomi, dan sosial," ujar politikus yang juga putra Kalimantan Timur (Kaltim) itu di Jakarta, Jumat (4/10/2024).
Penerapan solusi-solusi ini menurutnya memerlukan pendekatan terkoordinasi yang melibatkan tindakan pemerintah, partisipasi masyarakat, kerja sama internasional, dan keterlibatan sektor swasta.
BACA JUGA: Fufufafa Memang Penuh Persoalan, Menjelekkan Prabowo
Dia optimistis dengan mengatasi tantangan-tantangan ini melalui strategi yang ditargetkan, Indonesia dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam memerangi deforestasi dan mendorong kehutanan berkelanjutan.
"Sehingga menghasilkan manfaat lingkungan, ekonomi, dan sosial yang lebih baik," ucap penyandang gelar doktor kehutanan dari Universitas Mulawarman itu.
BACA JUGA: Terungkap Lagi Masalah Baru, Banyak Formasi PPPK 2024 Bakal Mubazir
Irwan lantas membeberkan sejumlah tantangan dan solusi yang bisa dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto ke depan.
Tantangan I; Penegakan Hukum yang Tidak Memadai. Masalahnya, meskipun memiliki kerangka hukum yang kuat, Indonesia sering mengalami kesulitan dalam penegakan hukum kehutanan karena keterbatasan sumber daya, korupsi, dan luasnya wilayah yang sulit diawasi.
Solusi yang bisa dilakukan setidaknya ada tiga, pertama, mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum, termasuk memberikan gaji yang lebih baik bagi pejabat kehutanan untuk mengurangi insentif korupsi.
Kedua, menerapkan teknologi pemantauan canggih seperti citra satelit dan drone untuk mencakup wilayah yang lebih luas dengan sumber daya yang lebih sedikit.
"Ketiga, memperkuat kemitraan dengan badan-badan penegak hukum internasional untuk meningkatkan kapasitas pemantauan dan penegakan hukum," ujar Irwan.
Tantangan II; Tekanan Ekonomi dan Konflik Pertanahan. Masalahnya, manfaat ekonomi dari deforestasi, seperti pendapatan dari penebangan dan pembukaan lahan untuk pertanian, sering kali lebih besar daripada manfaat dari konservasi hutan.
"Selain itu, permasalahan kepemilikan lahan yang tidak terselesaikan sering kali menimbulkan konflik," kata ketua umum Ikatan Keluarga Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas (IKA SKMA) itu.
Solusi yang bisa diterapkan; pertama, mengembangkan insentif ekonomi seperti pembayaran jasa ekosistem (PES) yang memberikan kompensasi kepada pemilik lahan dan masyarakat karena menjaga keutuhan hutan.
Kedua, menerapkan sistem sertifikasi tanah yang lebih efisien untuk menyelesaikan perselisihan dan mengakui hak-hak adat atas tanah, sehingga mengurangi konflik dan penggunaan tanah tanpa izin.
"Ketiga, mendukung transisi menuju praktik pertanian berkelanjutan yang meningkatkan hasil panen tanpa memperluas lahan, seperti agroforestri.
Adapun tantangan III; Kurangnya Keterlibatan Masyarakat Lokal. Masalahnya, masyarakat lokal sering kali merasa tidak terhubung dengan keputusan yang diambil mengenai penggunaan lahan di wilayah mereka, sehingga dapat menimbulkan penolakan terhadap inisiatif konservasi dan bahkan keterlibatan dalam kegiatan ilegal.
Bagaimana solusinya? Menurut Irwan, solusi pertama, memperluas program perhutanan sosial yang memberdayakan masyarakat untuk mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan.
Kedua, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggota masyarakat mengenai praktik berkelanjutan dan manfaat konservasi.
Ketiga, melibatkan pemimpin lokal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa strategi konservasi sesuai dengan budaya dan diterima secara luas.
Tantangan IV; Ketergantungan Ekonomi Global. Masalahnya, perekonomian Indonesia sangat bergantung pada ekspor seperti minyak sawit dan kayu, yang terkait dengan deforestasi.
"Mengurangi deforestasi mungkin berdampak pada sektor-sektor ekonomi ini," ujar anggota DPR RI periode 2019-2024 itu.
Solusi terkait hal itu adalah, pertama, mendorong diversifikasi ekonomi di wilayah yang bergantung pada industri yang banyak melakukan deforestasi.
Kedua, mempromosikan dan mewajibkan sertifikasi untuk minyak sawit dan produk kayu untuk memastikan produk tersebut memenuhi standar keberlanjutan internasional, sehingga mempertahankan pasar ekspor sekaligus mengurangi dampak lingkungan.
Ketiga, bekerja sama dengan badan-badan internasional untuk memastikan bahwa perjanjian perdagangan mencakup klausul lingkungan hidup yang kuat yang mendukung praktik produksi berkelanjutan.
Tantangan V; Dampak Perubahan Iklim. Masalahnya, perubahan iklim memperburuk tekanan terhadap hutan Indonesia melalui peningkatan frekuensi kebakaran hutan dan perubahan pola curah hujan yang dapat menghambat upaya reboisasi.
Solusi terkait perubahan iklim tersebut, pertama, fokus pada penanaman spesies yang beragam dan tahan iklim untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi di kawasan yang dihutankan kembali.
Kedua, mengembangkan strategi pengelolaan kebakaran dan kekeringan yang komprehensif yang mencakup sistem peringatan dini dan kemampuan tanggap cepat.
Ketiga, mencari dukungan internasional untuk proyek adaptasi skala besar yang bertujuan membuat praktik kehutanan lebih tahan terhadap perubahan iklim.
Nah, melihat visi Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam Asta Cita, Irwan meyakini pengelolaan hutan Indonesia ke depan bakal lebih baik di berbagai aspek.
"Dengan komitmen Pak Prabowo untuk mewujudkan ekonomi hijau dalam Asta Cita beliau, saya meyakini pengelolaan hutan dan kehutanan akan lebih baik dan sukses lagi dari sekarang ini," ujar pria yang beken disapa dengan panggilan Irwan Fecho itu.(fat/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam