jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (23/4) tentang PPPK tak perlu khawatir soal perpanjangan kontrak kerja, wakil rakyat punya solusi soal penempatan guru PPPK, hingga pertama dalam sejarah putusan MK dan PHPU diwarnai dissenting opinion. Simak selengkapnya!
1. Tenang, PPPK Tidak Perlu Khawatir soal Perpanjangan Kontrak Kerja
Sebanyak 550 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK formasi 2023 di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menerima surat keputusan (SK) pengangkatan dari pemerintah daerah setempat.
Dari 550 PPPK tersebut terdiri diri PPPK guru 125 orang, tenaga kesehatan (nakes) 367 orang dan tenaga teknis 58 orang.
"Selamat kepada semua penerima SK pengangkatan pada hari ini. Dengan status menjadi PPPK saya harap kinerjanya menjadi semakin lebih baik, harus lebih meningkat dari saat menjadi pegawai honorer," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani usai menyerahkan SK secara simbolis di Pendopo Kabupaten Banyuwangi, Senin (22/4).
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Tenang, PPPK Tidak Perlu Khawatir soal Perpanjangan Kontrak Kerja
2. Wakil Rakyat Sodorkan Solusi Masalah Penempatan Guru PPPK, Semudah Itu?
Selama ini muncul masalah penempatan guru PPPK, di mana tidak sedikit yang mendapatkan lokasi penugasan yang jauh dari tempat tinggal.
Anggota DPRD Provisi Sulawesi Selatan Husmaruddin menyodorkan Solusi untuk mengatasi masalah tersebut, dengan tujuan tidak memberatkan bagi para guru PPPK.
Dia mengusulkan agar Dinas Pendidikan Sulsel menerapkan sistem zonasi bagi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Wakil Rakyat Sodorkan Solusi Masalah Penempatan Guru PPPK, Semudah Itu?
3. Pertama dalam Sejarah: Putusan MK soal PHPU Diwarnai Dissenting Opinion
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Anies-Muhaimin) dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024.
Mahkamah berpendapat, permohonan Anies-Muhaimin tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Namun, dari delapan hakim MK yang menyidang perkara, tiga di antaranya punya pendapat berbeda.
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Pertama dalam Sejarah: Putusan MK soal PHPU Diwarnai Dissenting Opinion
4. Masyarakat Suku Kopkaka Tolak Keberadaan KKB yang Jadi Momok Menakutkan
Tokoh masyarakat suku besar Kopkaka, Seradala, Kabupaten Yahukimo, Yusak Weyo menentang aksi kekerasan yang kerap dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Menurut dia, imbas dari aksi kekerasan yang di lakukan kelompok separatis itu selama ini berdampak kepada masyarakat. "Masyarakat selalu dihantui rasa takut, karena acaman yang sering dilakukan," ujar Yusak, Selasa (23/4) pagi.
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Masyarakat Suku Kopkaka Tolak Keberadaan KKB yang Jadi Momok Menakutkan
5. Menkominfo: Kami Siap Perang
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan pihaknya siap memerangi judi online yang kini menjamur.
Menurutnya, pemberantasan judi online sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk yang mengancam ekonomi dan moral bangsa.
"Kami siap perang, sikat tanpa kompromi. Kami bersihkan ruang digital dari judi online dan selamatkan rakyat dari pengaruh judi online,” ujar Budi di Jakarta, Selasa (23/4).
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: Honorer Wajib Simak, Ada Info Penting Perincian PNS & PPPK, Jumlah Formasi Terbanyak
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul