jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (26/3) tentang tak semua guru honorer PPPK 2022 dapat NIP, Jokowi diminta berikan petisi kepada aktivis lingkungan yang kibarkan bendera komunis, hingg waspada banjir.
Simak selengkapnya! Jangan lupa ya, tetap pakai masker saat bepergian, rutin mencuci tangan dan menjaga jarak karena pandemi Covid-19 belum berakhir.
1. Guru Honorer Dapat Penempatan PPPK 2022, Tak Semuanya Bisa Kantongi NIP, Siapkan Mental!
Sebanyak 250.320 guru honorer sudah mendapatkan penempatan PPPK 2022.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Ratusan Guru Diangkat PPPK 2023, Seperti Ada Bisik-Bisik, Waspada
Namun, para guru jangan dulu bergembira, karena belum tentu semuanya mendapatkan NIP PPPK.
"250.320 guru honorer ini baru mendapatkan penempatan ya, bukan berarti sudah pasti mendapatkan NIP dan SK PPPK," kata Direktur jenderal Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani, Minggu (26/3).
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Guru Honorer Dapat Penempatan PPPK 2022, Tak Semuanya Bisa Kantongi NIP, Siapkan Mental!
2. Hujan Di Mana-Mana, BMKG: Waspada Banjir!
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan bahwa sebagian besar wilayah di Indonesia berpotensi mengalami hujan lebat lebih dari 50 milimeter pada Minggu (26/3).
Dikutip dari BMKG.go.id potensi hujan lebat diperkirakan terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.
Wilayah seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan juga diperkirakan mengalami hujan lebat.
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Hujan Di Mana-Mana, BMKG: Waspada Banjir!
3. Pedas! Pimpinan KPK Sindir Mahfud MD, PR Pemberantasan Korupsi Masih Banyak, Tak Usah Jadi Jubir
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tidak memberikan informasi setengah-setengah terkait transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
KPK mengatakan Mahfud lebih baik bekerja secara substansial sebagai pemerintah menyelesaikan beberapa undang-undang untuk memaksimalkan kinerja pemberantasan korupsi.
“Sebagai seorang Menko Polhukam, Prof Mahfud ini lebih pas kalau aktif menyuarakan atau support terhadap ditetapkannya RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, Minggu (26/3).
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Pedas! Pimpinan KPK Sindir Mahfud MD, PR Pemberantasan Korupsi Masih Banyak, Tak Usah Jadi Jubir
4. Kamaruddin Minta Perlindungan Hukum ke Bareskrim Setelah Kliennya Dijadikan Tersangka
Advokat Kamaruddin Simanjuntak mendatangi Bareskrim Polri untuk meminta perlindungan hukum atas penetapan tersangka terhadap kliennya, Ike Farida.
Ike Farida merupakan tersangka atas tuduhan melakukan sumpah palsu. Dia ditetapkan tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya.
Melalui Kamaruddin, Ike Farida yang juga berprofesi sebagai advokat itu meminta penetapan tersangkanya diuji lagi di Biro Wassidik Bareskrim Polri.
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Kamaruddin Minta Perlindungan Hukum ke Bareskrim Setelah Kliennya Dijadikan Tersangka
5. Komnas HAM Minta Jokowi Berikan Amnesti kepada Aktivis Lingkungan Terduga Pemasang Spanduk Komunisme
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan amnesti kepada Heru Budiawan alias Budi Pego, aktivis penolak tambang emas Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur.
Hal itu menjadi satu dari empat pernyataan sikap yang disampaikan Komnas HAM atas penangkapan kembali dan penahanan Budi Pego di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Banyuwangi, sejak Jumat (24/3).
"Yang pertama, meminta kepada presiden untuk memberikan amnesti kepada Heri Budiawan alias Budi Pego dalam kasus Tolak Tambang Emas Tumpang Pitu," kata Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah dalam jumpa pers daring di Jakarta, Minggu. (26/3).
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Komnas HAM Minta Jokowi Berikan Amnesti kepada Aktivis Lingkungan Terduga Pemasang Spanduk Komunisme
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: Prof Nunuk Punya Kabar Baik soal PPPK 2023, P1 Bisa Bergembira, Ganji dan Tunjangan Aman?
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul