jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (28/5) tentang masalah PPPK harus cepat selesai karena ada kerancuan aturan, pengesahan RPP Manajemen menunggu presiden baru, hingga honorer siap-siap saja ada perbaikan data formasi PPPK. Simak selengkapnya!
1. Perbaikan Data Formasi PPPK 2024 Selesai, Honorer Siap-siap Saja
Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), merupakan salah satu pemda yang akan membuka pendaftaran PPPK 2024.
PPPK singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang merupakan jenis Aparatur Sipil Negara (ASN), selain PNS.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Heboh Densus 88 Menguntit Jampidsus, Arteri Dahlan Beri Tanggapan, Berita Duka
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Tengah menyatakan perbaikan data formasi PPPK 2024 telah rampung dilaksanakan sesuai ketentuan.
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Perbaikan Data Formasi PPPK 2024 Selesai, Honorer Siap-siap Saja
2. Pengesahan RPP Manajemen ASN Menunggu Presiden Baru? Penuntasan Honorer Bakal Tertunda
Pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah atau RPP Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi PP belum bisa dipastikan kapan terwujudnya.
Padahal, aturan awal seharusnya ditetapkan pada 30 April 2024. Di kalangan honorer ada kekhawatiran pengesahan RPP Manajemen ASN menunggu disahkan presiden baru, Prabowo Subianto.
"Teman-teman khawatir pengesahannya menunggu presiden baru, apalagi di persidangan ini tidak ada pembahasan soal RPP Manajemen ASN atau penyelesaian honorer," kata Dewan Pembina Forum Honorer K2 Teknis Administrasi Indonesia Nur Baitih kepada JPNN.com, Selasa (28/5).
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Pengesahan RPP Manajemen ASN Menunggu Presiden Baru? Penuntasan Honorer Bakal Tertunda
3. Sutan: Program Ini untuk Mengatasi Tenaga Honorer
Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, ikut membuka pendaftaran CPNS 2024 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2024.
Formasi CASN 2024 Kota Medan mencapai sekitar 1.700, terdiri dari 600 formasi CPNS dan untuk PPPK hampir 1.100 orang.
"Tahun ini kita buka sebanyak 1.700 ASN (PNS, red) dan PPPK," ucap Wali Kota Medan Bobby Nasution setelah melantik 679 PPPK di lingkungan Pemkot Medan di Medan, Senin (27/5).
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Sutan: Program Ini untuk Mengatasi Tenaga Honorer
4. Kejagung Periksa ERD terkait Korupsi Timah Rp 271 Triliun
Penyidik Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2017–2022 Erzaldi Rosman Djohan (ERD).
ERD diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk senilai Rp 271 triliun.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan ERD diperiksa bersama tiga orang saksi lainnya.
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Kejagung Periksa ERD terkait Korupsi Timah Rp 271 Triliun
5. Masalah PPPK Ini Harus Cepat Diselesaikan, Terdeteksi Ada Kerancuan Aturan
IBI meminta Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, agar memfasilitasi puluhan bidan desa yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tetapi tidak kunjung dilantik. IBI merupakan singkatan dari Ikatan Bidan Indonesia.
"Ada 24 Bidan Sarjana Terapan mendaftar dan lolos seleksi PPPK untuk jabatan fungsional dengan persyaratan bidan pendidik, tetapi pada akhirnya berubah menjadi bidan klinis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemenkes, sehingga belum ada kejelasan hingga saat ini," kata Ketua IBI Muba Sumarni dalam keterangan yang diterima di Palembang, Senin (27/5).
Baca Selengkapnya, klik link di bawah:
Masalah PPPK Ini Harus Cepat Diselesaikan, Terdeteksi Ada Kerancuan Aturan
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: Ratusan Honorer K2 Istimewa Resmi dapat NIP CPNS 2024, Muncul Masalah Baru, Aneh
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul