jpnn.com - BATUNUNGGAL – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menetapkan lima daerah kabupaten Jawa Barat (Jabar) akan melaksanakan pemilihan umum (Pemilu) secara serentak. Pemilu berlangsung pada 2015 mendatang.
Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat menyebutkan, lima kabupaten tersebut adalah Kabupaten Bandung, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangadaran, dan Kabupaten Sukabumi.
BACA JUGA: Car Free Day Bareng Difabel di Bandung, Ada Pembagian Tong Sampah
’’Kelima daerah itu sudah dinyatakan kesiapannya dan sekarang sedang melakukan perekrutan kelengkapan pemilu seperti petugas pengawas dan lainnya,” jelas Yayat seperti yang dilansir Bandung Ekspres (Grup JPNN.com), Minggu (14/12).
Adapun pelaksanaan Pemilu tidak berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Namun, tahapan dan mekanismenya saat ini masih dibahas oleh KPU pusat. ’’Mekanisme yang dipakai, yakni Pemilu langsung oleh rakyat. Tidak melalui DPRD, karena kan dibatalkan oleh Perppu. Tahapan dan mekanismenya sedang disusun oleh KPU RI,’’ ujar Yayat.
BACA JUGA: Update Longsor Banjarnegara, 20 Korban Tewas, 88 Masih Dicari
Menurut dia, KPU Pusat sedang membuat peraturan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota secara langsung dan serentak. Aturan kembali dibahas agar lebih sempurna.
Dia berharap, aturan-aturan itu beres dibahas pada Januari 2015 mendatang. Sementara, persiapan KPU Jabar menghadapi Pemilu serentak dititikberatkan pada koordinasi terkait anggaran yang wajib disiapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
BACA JUGA: Ini Alasan Daerah Belum Siap Taati Larangan Rapat di Hotel
’’Agar pada saatnya anggaran itu sudah disiapkan oleh pemerintah daerah. Selebihnya kita menunggu aturan-aturan yang sedang digodok oleh KPU RI,’’ katanya.
Namun, saat ditanya total anggaran untuk perhelatan Pemilu serentak ini, Yayat belum bisa menyebutkanya. ’’Saya belum tahu persis anggaran masing-masing KPU kabupaten/kota. Tentunya berbeda antara kabupaten satu dengan lainnya,’’ terang dia.
Yang penting, lanjut Yayat, pihaknya sudah mengintruksikan agar hal baru ditambahkan, karena ada tahapan uji publik harus dimasukan dalam anggaran. Selain itu, ada kegiatan kampanye yang dibiayai oleh KPU. Seperti, pemasangan alat peraga, pemasangan iklan, dan lain-lain.
’’Kalau dulu kan masing-masing oleh peserta Pemilu. Sekarang ada beberapa item yang harus dibiayai oleh negara,’’ jelas Yayat. (yan/tam)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politikus Golkar Meninggal saat Kunker Dewan di Batam
Redaktur : Tim Redaksi