jpnn.com - KESAMBI - Imbauan untuk tidak menggelar rapat di hotel, membuat sejumlah pejabat di daerah ketar-ketir. Pasalnya, saat ini fasilitas infrastruktur pemerintah belum siap untuk melakukan kebijakan itu.
"Saya rasa itu kurang bijak, kita lihat fasilitas ruangan rapat di pemerintahan masih sangat terbatas. Seharusnya tidak serta merta langsung melarang, tapi fasilitasnya juga disiapkan," tukas Kepala Bidang Pariwisata Disporbudpar Kota Cirebon, Yoyoh Rokayah, kepada Radar Cirebon (Grup JPNN), Sabtu (13/12).
BACA JUGA: Politikus Golkar Meninggal saat Kunker Dewan di Batam
Pihaknya sangat menyayangkan dan keberatan dengan kebijakan tersebut. Hal ini karena masih minimnya fasilitas ruangan rapat di lingkungan Pemerintahan Kota Cirebon. Untuk kegiatan skala besar pemkot masih menggunakan Ruang Adipura Balai Kota. Sekarang saja, pemakaian ruangan itu sudah rebutan.
Apalagi, banyak dinas yang memiliki kegiatan yang memakan waktu dan melibatkan banyak peserta. Tentunya harus menggunakan ruangan yang represtastif agar suasana rapat lebih kondusif. Ini demi kegiatan atau program yang dirancang tetap berjalan. Makanya, pihaknya tetap akan menggelar rapat dan kegiatan di hotel.
BACA JUGA: Terjunkan 100 Personel Tagana ke Lokasi Longsor Banjarnegara
"Sebenarnya kebijakan itu bagus, tapi tidak langsung serta merta melarang begitu saja sebelum diimbangi dengan persiapan fasilitas ruangan rapat yang memadai di pemirintahan," ucapnya.
Sebagai contoh, di dinas-dinas belum banyak yang memiliki aula rapat. Sehingga mereka pun harus mencari tempat. "Kalau kita apabila kegiatannya melibatkan orang banyak, kemudian waktunya juga lama, kita tetap menggelar rapat di hotel," jelasnya. (jml)
BACA JUGA: Kejaksaan Kejar Buron Kasus Penyelewengan Dana Retribusi Rp1,3 M
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Alasan AF Unggah Foto Gadis yang Disetubuhinya ke Facebook
Redaktur : Tim Redaksi