jpnn.com - JAKARTA - Berkaitan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2023, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pernyataan tentang nasib guru honorer.
Berikut beberapa poin penting pernyataan Puan Maharani, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (2/5).
BACA JUGA: Bandingkan Gaji PPPK & Gaji Honorer setelah 28 November, Non-ASN Lulusan SMA Full Senyum
1. Optimalkan Pengangkatan Guru Honorer jadi PPPK
Puan Maharani meminta pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dapat dioptimalkan di tahun 2023.
“Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang harus kita perhatikan bersama. Dengan diangkatnya para guru honorer menjadi PPPK, ini merupakan langkah maju bagi kesejahteraan mereka,” kata perempuan kelahiran 6 September 1973 itu.
BACA JUGA: Banyak Guru Gagal Mengisi DRH Penetapan NIP PPPK, Pimpinan Honorer Bereaksi, Simak
2. Banyak Guru Honorer Mendapat Upah Rendah
Puan secara khusus menyoroti nasib guru honorer yang belum mendapatkan perlakuan secara maksimal.
Pemilik nama lengkap Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi itu mengingatkan masih banyak guru honorer yang mendapat upah rendah, khususnya di daerah-daerah.
BACA JUGA: Pengisian DRH NIP PPPK Guru 2022 Diperpanjang? Cermati Info Terbaru BKN
Padahal, kata Puan, pekerjaan guru di daerah cukup berat dengan tantangan kurangnya tenaga pendidik dan aspek geografis yang tidak mudah.
“Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mencari pendapatan lebih dengan bekerja serabutan."
"Hal ini yang harus kita benahi, dengan menjadi ASN atau PPPK, guru akan sejahtera dan memberikan pelayanan terbaik bagi pendidikan negeri,” ujar Puan.
3. Dibutuhkan 1,2 Juta Guru
Puan Maharani mengatakan, pemenuhan kebutuhan guru masih belum maksimal mengingat guru ASN berstatus PPPK yang telah dan diangkat masih kurang dari 50 persen, dari kebutuhan guru yang mencapai lebih dari 1,2 juta guru.
Pemerintah telah menyatakan akan mengoptimalkan kuota pengangkatan guru PPPK tahun 2023 sebanyak 601.286 guru untuk pemenuhan guru ASN.
4. Janji Kawal Pengangkatan Guru Honorer jadi PPPK
Puan memastikan DPR akan mengawal proses pengangkatan guru ASN PPPK agar terealisasi sesuai target.
Puan juga mendorong Pemda untuk semakin memperbanyak alokasi anggaran belanja tenaga pendidik sehingga kuota pengangkatan guru PPPK semakin lebih maksimal.
“Selain lewat alat kelengkapan dewan atau komisi terkait, saya secara pribadi akan ikut mengawal proses pengangkatan guru honorer menjadi ASN PPPK, sehingga kebutuhan tenaga guru untuk mendidik anak-anak semakin cepat terpenuhi,” katanya.
5. Prioritaskan Guru Honorer Sudah Lama Mengabdi
Puan mendorong agar seleksi pengangkatan guru PPPK memprioritaskan guru-guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun sebagai tenaga pendidik.
Puan mengatakan, jasa dan pengabdian guru-guru senior yang hingga saat ini belum diangkat menjadi ASN seharusnya turut dipertimbangkan.
“Kami di DPR juga akan terus berupaya mengawasi proses seleksi PPPK 2023 ini bagi para guru honorer."
"Oleh karena itu, kami meminta pemerintah melakukan penyerapan tepat dengan memprioritaskan mengangkat guru honorer yang sudah lama mengabdi,” kata Puan Maharani. (sam/antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu