jpnn.com, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) memaparkan pihaknya telah melakukan pendampingan pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa di 2021.
Gus Halim memaparkan hal tersebut pada Rapat Pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dipimpin Wakil Presiden Ma'ruf Amin secara virtual, Rabu (25/8).
BACA JUGA: Moeldoko Somasi ICW 3 Kali, Prof Romli Singgung Sikap Tabrak Lari
Rapat digelar dengan agenda Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem.
Menurut Gus Halim, Kemendes PDTT melakukan pendampingan pemutakhiran dengan target memiliki data mikro tentang kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan poin yang ada di SDGs Desa.
BACA JUGA: Ingat, Penanganan COVID-19 Bukan Hanya Tugas Pemerintah!
Terkait penurunan warga dengan kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten/kota yang ditetapkan oleh wakil presiden, Kemendes PDTT juga sedang melakukan konsolidasi data secara mikro per desa hingga bisa ditentukan desa yang menjadi prioritas.
Gus Halim kemudian memaparkan simulasi penanganan dengan contoh Kabupaten Banyumas.
BACA JUGA: Prof Romli Komentari Caci maki Meringankan Hukuman Juliari
Jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin ekstrem sebanyak 10.718 KK atau 43.946 jiwa di 301 desa di 23 kecamatan.
Ada lima hal yang diupayakan untuk menangani keluarga miskin ekstrem.
Pertama, pengurangan pengeluaran dalam bentuk gerakan asupan kalori harian, bedah rumah, cek kesehatan oleh Posyandu, BPJS kesehatan dan beasiswa.
Kedua, peningkatan pendapatan, pada level desa mengandalkan padat karya tunai desa (PKTD) yang menjadi fokus utama menangani keluarga miskin ekstrem, kemudian bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, penguatan BUMDes dan program pemberdayaan.
Ketiga, pembangunan kewilayahan yang terdiri dari sanitasi permukiman keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Kemudian sarana dan prasarana transportasi permukiman keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Keempat, pendampingan desa dengan fokus RKPDes dan APBDes untuk penanganan warga miskin dan miskin ekstrem sesuai RPJMN 2020-2024 kemudian pendampingan kepada keluarga miskin dan miskin ekstrem.
"Kelima, kelembagaan berupa penguatan posyandu untuk keterpaduan layanan sosial dasar karena fungsi posyandu sudah melebar," katanya.
Gus Halim kemudian memberikan simulasi penanganan kemiskinan ekstrem dengan sampel Kabupaten Banyumas.
Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), garis kemiskinan desa setara 2.100 Kkal/kapita/hari atau setara Rp 450.185/bulan atau setara Rp 15.006/kapita/hari.
Jumlah warga miskin ekstrem di Banyumas sebanyak 43.946 jiwa di 301 desa.
Dibagi rata-rata ada 146 jiwa/desa. Sedang jumlah KK di 301 desa maka jumlahnya 10.718 KK dengan rata-rata 37 KK/desa.
Menurut Gus Halim, gerakan asupan kalori harian untuk 43.946 jiwa di 301 desa atau 146 jiwa per desa.
Jadi dibutuhkan Rp 2.190.876/hari/desa, setara Rp 65.726.280/bulan/desa.
"Kebutuhan ini dicukupi dengan gerakan asupan kalori harian oleh warga desa yang berkecukupan, gerakan gotong royong lain, BLT dana desa atau PKTD dan bantuan sosial lain, hingga menyelesaikan asupan kalori bukan hal yang rumit karena datanya mikro," ucapnya.
Doktor Honoris Causadari UNY ini kemudian menyebut soal bedah rumah 2021 untuk keluarga miskin ekstrem untuk 37 rumah.
Maka dibutuhkan senilai Rp 370 juta.
Anggaran ini bisa diperoleh dari kolaborasi dana desa, APBD dan APBN.
Penanganan warga miskin dan miskin ekstrem dilaksanakan oleh kelembagaan posyandu yang disebut dengan Posyandu Kesejahteraan.
Dasar pemikirannya, posyandu sudah sangat familiar.
Jumlah posyandu sebanyak 660.116 posyandu atau rata-rata 9 pos per desa.
Posyandu mengalami pengembangan peran seperti Posyandu Remaja, Posyandu Lansia, Posyandu ODGJ, Posyandu TB Paru, dan lainnya.
Tingkat partisipasi masyarakat di posyandu tinggi di 70.086 desa sebesar 93 persen.
"Jika diselesaikan sekian desa di tingkat kabupaten dan provinsi maka saya yakin target kemiskinan 0 persen di 2024 pasti tercapai," kata mantan ketua DPRD Jawa Timur ini.
Gus Halim mengatakan Kemendes PDTT telah terkonsolidasi data kemiskinan ekstrem by name by address di 35 kabupaten/kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat dan Papua.(**/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Ken Girsang