54 Persen Pekerja Pernah Alami Stunting, Pakar Kebijakan Publik: Perkuat Peran BPOM

Kamis, 13 April 2023 – 01:57 WIB
Dialog terbuka "Inovasi Kebijakan dalam Menghadapi Tantangan Pengawasan Obat dan Makanan" yang digelar Fakultas Farmasi Unjani, baru-baru ini. Foto: Tim Harmoni Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Pakar kebijakan publik sekaligus dosen Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Riant Nugroho mengungkapkan permasalahan stunting di Indonesia, erat kaitannya dengan peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Mengingat salah satu penyebab utama stunting dipengaruhi dari asupan makanan dan obat.

BACA JUGA: Orang Tua Jangan Takut Berikan Telur atau Ikan agar Anak Terhindar dari Stunting

Poin tersebut disampaikan Riant Nugroho dalam dialog terbuka "Inovasi Kebijakan dalam Menghadapi Tantangan Pengawasan Obat dan Makanan" yang digelar Fakultas Farmasi Unjani, baru-baru ini.

Riant menjelaskan kondisi stunting pada anak ditentukan sejak masih janin di dalam kandungan.

BACA JUGA: Serda Munir Rela Pakai Uang Sendiri Demi Bantu Anak Stunting di Sawunggaling

Asupan suplemen yang diperoleh janin saat dalam kandungan mempengaruhi tumbuh kembang.

Begitu pula asupan makanan yang diberikan kepada sang anak setelah lahir.

BACA JUGA: Akui Sumedang Sukses Tangani Stunting, Walkot Bogor Bima Arya Puji Bupati Dony

Makanan, vitamin hingga vaksin yang diberikan mengambil peran penting dalam pertumbuhan anak.

"Kalau apa yang masuk ke tubuh jelek, maka hasilnya juga jelek," kata Riant kepada awak media.

Riant memaparkan 54 persen tenaga kerja di Indonesia mengalami stunting saat masa anak-anak.

Selain itu, orang Indonesia diduga meninggal lebih cepat enam tahun dibandingkan orang Cina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam karena faktor stunting.

"Bagaimana Indonesia mau mengejar pertumbuhan ekonomi dunia jika SDM-nya banyak yang mengalami stunting dan meninggal di usia produktifnya," tutunya.

Melihat fakta tersebut, Riant menilai penting adanya penguatan peran BPOM, selaku perpanjangan tangan pemerintah yang mengawasi obat dan makanan.

Penguatan peran BPOM ditaksir mampu menggaransi perlindungan kepada masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang mengancam kesehatan.

Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan, Agus Suprapto mengatakan penguatan bidang pengawasan obat dan makanan harus diwujudkan.

Agus menambahkan, idealnya, masyarakat dan organisasi juga terlibat dalam peran pengawasan tersebut.

Mengingat, obat dan makanan mencakup seluruh siklus kehidupan manusia serta dinamika industri.

"Dibutuhkan legalitas yang harus didukung negara agar keberadaannya benar-benar kuat dan peranannya makin nyata," ujar Agus. (mcr31/jpnn)


Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Romaida Uswatun Hasanah

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag
stunting   BPOM   Pekerja   Gizi  

Terpopuler