jpnn.com, BEKASI - Ribuan orang di Kota Bekasi masih belum mendapat pekerjaan. Totalnya mencapai 55.724 orang yang menganggur. Pemicunya, mereka kebanyakan karena terkena pemutus hubungan kerja (PHK) maupun yang belum mendapat pekerjaan sama sekali.
”Kendala kita karena kebutuhan perusahaan di Kota Bekasi masih minim untuk membuka lowongan baru,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sudirman, kepada INDOPOS, Selasa (14/3) kemarin.
BACA JUGA: Korban Pungli Apresiasi Kinerja Kejari
Sudirman menambahkan, berdasarkan data kesempatan bekerja sejak 2013 sampai akhir 2016 tercatat ada 117.659 pencari kerja. Namun, mereka yang sudah bekerja sampai sekarang totalnya baru mencapai 61.935 orang.
“Jadi masih ada 55.724 orang yang belum mendapatkan pekerjaan,” ujarnya.
BACA JUGA: Guru Honorer Akan Rayakan HUT Bekasi dengan Demonstrasi
Mereka yang belum bekerja itu, kata Sudirman, ada yang terkena PHK dan ada juga yang karena belum sama sekali bekerja. Pemda akan melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan dalam membuka job fair.
“Karena dengan job fair bisa mempertemukan antara perusahaan dengan pencari kerja,” imbuhnya.
BACA JUGA: Jangan Biarkan Lutung Hilang dari Pesisir Muaragembong
Namun, warga belum mendapat pekerjaan sejak lulus sekolah, kata Sudirman, pihaknya juga akan membuat pelatihan-pelatihan ketenagakerjaan.
“Karena banyak orang yang pintar tapi kekurangan biaya, jadi mereka memilih bekerja. Hanya saja tidak ada kesempatan,” ujarnya.
Menurut dia, kesempatan bekerja untuk para pencari kerja sebenarnya banyak. Sebab, setiap tahun jumlah perusahaan yang melapor mengalami peningkatan.
Misalkan, tahun 2016 lalu jumlahnya hanya 1226 perusahaan, sekarang di tahun 2017 menjadi 1.504 perusahaan.
“Jadi ada kenaikan yang cukup besar untuk katagori perusahaan,” jelasnya.
Perlu diketahui, jumlah warga Kota Bekasi yang belum bekerja sejak tahun 2015 lalu mencapai 21.946 orang. Dan hingga di penghujung tahun 2016 lalu, jumlahnya masih ada 55.724 orang yang belum bekerja.
Sementara itu, anggota komisi III, DPRD Kota Bekasi, Ahmad Ustuchri mengatakan, harus ada cara pemerintah daerah untuk meminimalisir pengangguran. Sebab, banyak sekali perusahaan yang dengan sengaja merengkrut pegawainya dengan system yayasan.
“Mereka yang sudah bekerja harus dibawah payung yayasan,” jelasnya.
Seharusnya, pemerintah daerah melakukan sweeping ke sejumlah perusahaan yang memakai yayasan. Sebab, keberadaan yayasan tersebut sangat merugikan pegawai.
“Mereka harus bekerja dibawah aturan yayasan bukan dari perusahaan,” tandasnya. (dny)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kiai Said Dihina di Facebook, Ansor Bekasi Lapor Polisi
Redaktur & Reporter : Adil