jpnn.com, JAKARTA - Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menyebut penyelesaian kasus pembunuhan disertai mutilasi di Papua, seharusnya tidak dipandang ke sisi kasuistik saja.
"Sudah semestinya kasus ini tidak hanya diselesaikan dengan penghukuman terhadap mereka yang terlibat," ujar peraih doktor bidang pertahanan dari Cranfield University, Inggris itu melalui layanan pesan, Jumat (2/9).
BACA JUGA: Menpora Amali Dampingi Presiden Jokowi Luncurkan Papua Football Academy
Terlebih lagi, ada modus penjualan senjata api oleh para tersangka sebelum membunuh, lalu memutilasi korban di Papua.
Anton kemudian menyinggung laporan riset Aliansi Demokrasi Untuk Papua (ALDP) yang dilansir Juli 2022 yang membeber keterlibatan aparat keamanan dalam jejak jual beli senjata api (senpi) dan amunisi ilegal di Bumi Cenderawasih.
BACA JUGA: Warga Papua Dimutilasi, Effendi Curiga Ada Konspirasi
"Apalagi, selama ini Papua dikenal sebagai salah satu area ‘hotspot’ di Indonesia," kata
Menurut Anton, ada kecenderungan kasus jual beli senpi dan amunisi ilegal menjadi fenomena yang terus berulang apabila merujuk laporan ALDP.
BACA JUGA: Langkah Cepat Panglima TNI dan KSAD di Kasus Mutilasi Warga Sipil Papua Patut Diapresiasi, tetapi
"Artinya, pendekatan yang dilakukan masih belum efektif untuk mencegah insiden terjadi kembali serta tidak ada efek jera yang dihasilkan dari langkah yang telah diambil," ungkap Dosen Universitas Paramadina itu.
Anton pun menyebut Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ke depannya perlu merealisasikan evaluasi menyeluruh berkaitan gelar operasi di Papua.
Sebab, Jenderal Andika Perkasa pernah mengungkapkan adanya kebutuhan perubahan strategi yang bersifat jangka panjang dan berlanjut.
Toh, kata dia, data terperinci perihal pelaksanaan operasi dan gelaran pasukan di Papua dan Papua Barat dalam menghadapi OPM yang dapat diakses publik kurang tersedia.
Anton mengatakan data gelar pasukan di Papua menjadi penting agar publik bisa mengetahui pendekatan keamanan yang dilakukan pemerintah, termasuk estimasi OPM yang dihadapi.
"Kejelasan informasi ini juga penting untuk melihat apakah langkah yang dilakukan dapat dikategorikan proporsional atau tidak," ujarnya.
Sebelumnya, Komandan Pusat Polisi Militer TNI AD (Danpuspomad) Letjen Chandra W Sukotjo menyebut enam prajurit TNI menjadi tersangka pembunuhan dan mutilasi warga di Papua.
Dia mengatakan para tersangka saat ini menjalani penahanan di Pomdam XVII/Cenderawasih.
"Ditahan di tahanan Pomdam Cenderawasih," kata Chandra melalui layanan pesan, Senin (29/8).
Dua dari enam tersangka berstatus perwira yakni Mayor Inf HF dan Kapten Inf DK. Sementara itu, empat tersangka lain yakni Praka PR, Pratu RAS, Pratu RPC, dan Pratu R. (ast/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan